-
Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kaltim mulai mengerucut, dengan lahan di Palaran, Samarinda, dinyatakan paling siap untuk direalisasikan.
-
Saat ini Sekolah Rakyat masih berjalan di tiga lokasi darurat, sementara Pemprov menilai gedung permanen mendesak untuk menunjang kualitas belajar.
-
Alternatif lokasi lain seperti Bukit Biru dan Muara Jawa masih dikaji, namun pembangunan fisik akan menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara Pemprov fokus menyiapkan lahan.
SuaraKaltim.id - Rencana pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) perlahan menemui kepastian.
Dari enam lokasi yang diajukan, lahan di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, menjadi yang paling siap direalisasikan lebih dulu.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan pemerintah daerah terus menyiapkan lahan potensial untuk mendukung keberadaan sekolah bagi anak-anak terdampak bencana sosial dan ekonomi.
Hal itu ia sampaikan, Selasa, 30 September 2025.
Baca Juga:Permintaan Lokal Jadi Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi Kaltim
“Total ada enam usulan lahan. Lima dari kabupaten/kota dan satu dari pemerintah provinsi. Namun sejauh ini, hanya lahan di Palaran yang sudah matang dan siap dibangun,” ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 2 Oktober 2025.
Saat ini, Sekolah Rakyat masih berjalan di tiga titik darurat, yakni di SMAN 16 Samarinda, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim.
Pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim menilai, gedung permanen sangat mendesak agar kegiatan belajar lebih optimal.
Andi menambahkan, lokasi alternatif sempat diajukan di Bukit Biru.
Namun kondisi tanah yang sulit serta biaya pematangan lahan membuat rencana itu dinilai kurang efisien.
Baca Juga:Nasib 600 Lebih Honorer Kaltim Menggantung, DPRD Minta Kepastian
“Kami lihat dari sisi kesiapan lahan, Bukit Biru cukup sulit karena butuh waktu dan biaya besar untuk pematangan. Sementara target kita, pembangunan fisik harus bisa dimulai tahun depan,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov juga menunggu hasil kajian teknis terkait rencana hibah lahan di kawasan Muara Jawa.
“Kalau kondisi lahannya siap dan tidak memerlukan banyak pekerjaan awal, tentu akan menjadi pertimbangan serius,” tambahnya.
Andi menegaskan bahwa peran pemerintah daerah adalah memastikan lahan siap, sementara pembangunan fisik menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Pelaksanaan nanti diatur pusat. Tugas kami di daerah adalah menyiapkan lahan atau fasilitas yang bisa difungsikan. Kalau pusat memutuskan lokasi permanennya tetap di SMAN 16, kita siap menghibahkan,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa Pemprov Kaltim tetap konsisten mendorong percepatan realisasi.
