-
DPRD Kaltim mendesak Pemprov memberi kepastian kerja bagi honorer non-database sembari menunggu regulasi Kementerian PAN-RB.
-
Belanja pegawai Kaltim masih di bawah 18% APBD, sehingga ada ruang fiskal untuk membiayai tenaga honorer.
-
Pendataan honorer non-database masih lemah, jumlah tercatat 600 orang namun diyakini lebih banyak, sehingga perlu validasi dan koordinasi intensif dengan pusat.
SuaraKaltim.id - Nasib ratusan tenaga honorer non-database di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menggantung.
Komisi I DPRD Kaltim meminta pemerintah provinsi tidak tinggal diam sembari menunggu regulasi dari Kementerian PAN-RB.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai sudah seharusnya ada langkah nyata untuk memberikan kepastian kerja kepada mereka.
Hal itu disampaikan Salehuddin, Senin, 29 September 2025.
Baca Juga:BI Kaltim Wanti-Wanti Lonjakan Inflasi Akibat ASN Pindah ke IKN
“Minimal ada jaminan bahwa mereka tidak diberhentikan sembari menunggu regulasi baru. Mereka harus tetap bisa bekerja di masing-masing OPD,” ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 30 September 2025.
Ia menambahkan, dari sisi keuangan daerah, sebenarnya masih ada ruang untuk membiayai keberadaan tenaga honorer.
Saat ini belanja pegawai Kaltim berada di bawah 18 persen dari total APBD, jauh dari batas maksimal yang ditentukan.
“Jangan sampai honorer justru terdegradasi menjadi outsourcing. Daerah harus hadir dan menyelamatkan mereka,” tegas Salehuddin.
Selain itu, DPRD menyoroti kelemahan dalam pendataan.
Baca Juga:Polemik Stadion Kadrie Oening: Warganet Protes, Dispora Kaltim Tegaskan Retribusi Berdasar Perda
Jumlah honorer non-database disebut mencapai lebih dari 600 orang, namun angka riil diyakini lebih besar karena belum tervalidasi secara menyeluruh.
“Ini penting untuk segera diperjelas agar nasib mereka tidak terus-menerus menggantung,” tambahnya.
Salehuddin menekankan pentingnya koordinasi intensif antara DPRD dan Pemprov Kaltim.
Menurutnya, peluang kebijakan dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk mengakomodasi honorer yang belum masuk dalam skema pengangkatan.
