-
Pemprov Kaltim menargetkan mempertahankan posisi dua besar nasional dalam penilaian keterbukaan informasi publik 2025, dengan fokus pada konsistensi transparansi dan akuntabilitas.
-
Transparansi proyek strategis daerah, seperti pembangunan RSUD AWS Samarinda, menjadi faktor penting yang menentukan nilai tinggi Kaltim dalam penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP).
-
Kehadiran langsung pimpinan daerah dalam sesi presentasi dan wawancara KIP dinilai berpengaruh besar terhadap hasil penilaian, sehingga Diskominfo berharap Gubernur atau Wakil Gubernur hadir pada tahap berikutnya.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
Tahun ini, fokus utama bukan hanya meraih posisi terbaik, tetapi mempertahankan konsistensi sebagai daerah yang transparan dan akuntabel.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut upaya mempertahankan posisi dua besar nasional dalam penilaian keterbukaan informasi publik 2025 merupakan tantangan tersendiri.
Hal itu disampaikan Faisal saat ditemui usai malam penganugerahan keterbukaan informasi publik di Pendopo Odah Etam, Jumat 3 Oktober 2025.
Baca Juga:Seno Aji Ingatkan Pekerja IKN: Rokok di Kamar Bisa Picu Kebakaran
“Target kami tahun ini bertahan dulu di posisi dua. Naik ke peringkat satu tentu jadi harapan, tapi tidak mudah. Apalagi bobot penilaian dari pusat terus meningkat,” kata Faisal, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 6 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, salah satu faktor penting yang menentukan skor penilaian adalah keterbukaan data terkait proyek-proyek strategis daerah.
Tahun lalu, Pemprov Kaltim meraih nilai tinggi karena mampu menampilkan transparansi penuh dalam proyek pembangunan RSUD AWS Samarinda, mulai dari tahap pengadaan hingga laporan akhir.
“Dua tahun terakhir, KIP menekankan publikasi data proyek besar daerah. Itulah yang paling berat nilainya. Transparansi di proyek seperti RSUD AWS jadi salah satu penentu utama Kaltim bisa tembus peringkat dua,” ujarnya.
Selain aspek teknis, Faisal menambahkan bahwa kehadiran langsung kepala daerah dalam sesi presentasi dan wawancara di hadapan Komisi Informasi Pusat (KIP) turut menjadi poin krusial.
Baca Juga:Kaltim Genjot Potensi Ekonomi Sungai Mahakam Sambil Tunggu Restu Pusat
“Tahun lalu Pak Pj Gubernur dan Pak Hadi Mulyadi hadir langsung. Itu memberikan dampak besar pada penilaian. Kalau hanya diwakili Diskominfo, nilai akan jauh lebih kecil,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud atau Wakil Gubernur Seno Aji dapat hadir langsung pada sesi penilaian yang dijadwalkan berlangsung November mendatang.
Saat ini, proses pengumpulan dan verifikasi data masih berjalan.
Penutupan tahap administrasi direncanakan dalam waktu dekat, sebelum hasil akhir diumumkan Desember 2025.
“Semoga proses yang sedang berjalan ini bisa membuahkan hasil maksimal. Kami optimistis, dengan kelengkapan data dan dukungan pimpinan daerah, Kaltim bisa kembali masuk jajaran terbaik,” tutup Faisal.
