Analisis Pakar Mikroekspresi Soroti Pola Jawaban Rudy Masud soal Mobil Dinas dan Tim Ahli

SuaraKaltim.id - Respons Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, terhadap polemik mobil dinas dan tim ahli menuai sorotan. Pengamat komunikasi Kirdi Putra menilai jawaban yang disampaikan belum menyentuh substansi, meski disampaikan dengan lancar dalam sesi tanya jawab dengan wartawan.

Kirdi mengulas cara seorang pejabat publik merespons pertanyaan media dalam sejumlah rekaman video yang beredar. Dari perubahan ekspresi wajah hingga pola penyampaian jawaban, Kirdi juga mengamati perubahan ekspresi dan gestur selama wawancara.

Namun, ia menekankan bahwa interpretasi terhadap bahasa tubuh bersifat indikatif dan tidak dapat dijadikan kesimpulan pasti terkait kondisi psikologis seseorang.

Pada awal interaksi, pejabat tersebut tampil dengan sikap terbuka. Senyum dan gestur yang ditampilkan memberi kesan ramah di hadapan wartawan. Namun, suasana itu berubah ketika pertanyaan mulai menyentuh isu mobil dinas.

Baca Juga:Mobil Dinas Gubernur Kaltim Miliaran, Prabowo Singgung Infrastruktur Memprihatinkan

Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan respons spontan tubuh terhadap tekanan. Salah satu indikator yang ia amati adalah kebiasaan membasahi bibir sebelum menjawab.

“Dia kan ketika menghadapi teman-teman media awalnya dia tersenyum. Nah, di tengah pertanyaan ada pertanyaan tentang mobil, senyumnya tuh hilang. Sebelum menjawab dia basahin bibir dulu. Orang itu ketika stres, ketika jawab ditanya sebuah pertanyaan membuat dia agak stres, dia itu era bibir, rongga mulut dan tenggorokan itu jadi kering. Sehingga biasanya orang itu akan cenderung untuk membasahi bibir atau lebih sering menelan ludah,” kata Kirdi pada 31 Maret 2026 malam.

Secara fisiologis, saat seseorang merasa tertekan atau gugup, tubuh mengaktifkan respons "lawan atau lari" (fight-or-flight). Hal ini menyebabkan produksi air liur berkurang sehingga mulut dan bibir terasa kering.

Akibatnya, secara tidak sadar seseorang akan menjilat atau membasahi bibir untuk menghilangkan rasa kering tersebut sebelum mulai berbicara.

Menurutnya, pertanyaan yang diberikan wartawan dalam sesi wawancara atau yang biasa disebut “doorstop”, cukup memberikan efek stres secara ringan. Meski menunjukkan tanda ketidaknyamanan, Kirdi menilai pejabat tersebut tetap mampu menjaga kelancaran berbicara. Menurut dia, hal itu wajar mengingat latar belakang sebagai politikus yang terbiasa berkomunikasi di ruang publik.

Baca Juga:Rudy Mas'ud Disentil Gegara Formasi Tim Ahli Gubernur Kaltim Didominasi Orang Luar

“Dia cukup sadar kok bahwa apa yang dia sampaikan itu blunder menurut saya ya. Sehingga dia berusaha untuk mencari jalan keluar dari situ,” ujarnya.

Dalam beberapa bagian, ada juga jeda yang diberikan sebelum memberikan jawaban kepada pertanyaan wartawan. Ia menilai jeda tersebut sebagai upaya untuk menyusun kalimat secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru. Namun, fokus utama Kirdi justru pada substansi jawaban yang diberikan. Ia menilai beberapa respons tidak langsung menjawab pertanyaan, melainkan bergerak ke arah lain yang kurang relevan.

“Jeda itu tanda dia berpikir. Artinya bahwa, dia sedang memikirkan baik-baik jawaban yang mau diberikan karena memberikan jawaban yang sembarang, malah kejadian kayak ada menteri yang suruh matiin kompor setelah selesai masak itu. Jadinya kan jadi bahan cemilan netizen nantinya,” tuturnya.

Salah satu contoh yang ia soroti adalah ketika pejabat tersebut diminta menjelaskan kritik terkait jumlah tim ahli yang dinilai terlalu besar. Alih-alih merinci komposisi atau urgensi tim, jawaban justru mengarah pada perbandingan anggaran dengan total APBD.

“Kalau ditanya kenapa jumlahnya besar, seharusnya dijelaskan siapa saja yang terlibat dan apa fungsinya. Bukan cuman bandingin bahwa ini (TAGUPP) kecil. Lah, itu logical fallacy namanya,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pembentukan tim ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat perumusan kebijakan daerah, sekaligus mendorong optimalisasi kinerja pemerintahan di berbagai sektor prioritas. Proses pembentukannya cukup memakan waktu. Hampir satu tahun, draft formasi tim ahli gubernur ini selesai.

Tim yang beranggotakan kurang lebih puluhan orang itu, disebut-sebut menyedot anggaran hingga Rp10,8 miliar dari APBD Kaltim. Namun Rudy menegaskan keberadaan tim tersebut justru menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran. Kehadiran TGUPP bukan sekadar pelengkap birokrasi, melainkan wadah yang memberikan sudut pandang alternatif sebelum pemerintah mengambil keputusan strategis.

Menurut dia, pendekatan semacam itu tidak menyentuh inti persoalan. Perbandingan yang digunakan tidak memberikan penjelasan yang dibutuhkan publik. Kalau Rudy masud memang mengerti tim ahlinya yang dipilih olehnya, harusnya dia tahu apa yang menjadi basis kebutuhan dari tim tersebut.

“Tapi bukan itu, malah menurut saya dia enggak punya jawaban. Besar atau kecil itu harus dilihat dari kebutuhan. Cuman isinya enggak berbasis kenyataan jawaban yang harusnya diberikan. Jadi enggak nyambung menurut saya. Kesannya jadi kayak pembenaran,” lanjutnya.

Kirdi juga menilai pola jawaban yang berputar mencerminkan keterbatasan dalam memberikan penjelasan yang konkret. Ia menekankan bahwa pejabat yang memahami kebijakannya seharusnya mampu menjelaskan secara rinci. Selain itu, ia mencatat penggunaan bahasa yang cenderung umum dan tidak didukung data. Jawaban yang disampaikan dinilai lebih bersifat opini daripada penjelasan berbasis fakta.

“Kalau memang dipilih sendiri, harusnya tahu komposisinya. Berapa orang, bidangnya apa saja, kenapa diperlukan. Itu yang tidak muncul,” kata Kirdi.

Dalam isu mobil dinas, Kirdi juga menyoroti cara narasumber merespons kritik atas pernyataan sebelumnya. Ia menilai penjelasan yang diberikan lebih menekankan pada tindakan administratif, seperti pengembalian fasilitas, tanpa menyentuh pokok persoalan.

“Ketika dia bilang bahwa daerah itu perlu untuk menunjukkan agar daerahnya jangan bikin malu, itu aja udah salah kaprah di awal. Kepala daerah itu bukan dari fasilitasnya, tapi dari kemampuan si kepala daerah mensejahterakan masyarakatnya. Kalau enggak bisa mensejahterakan masyarakatnya itu baru malu-maluin,” tegasnya

Ia menambahkan bahwa dalam situasi seperti ini, pengakuan terhadap kesalahan justru dapat memperkuat kepercayaan publik. Namun, hal tersebut tidak terlihat dalam respons yang dianalisis.

Kirdi juga menyoroti perubahan penggunaan kata ganti dalam pernyataan yang disampaikan. Ia mencatat adanya pergeseran dari “saya” menjadi “kami” ketika menjelaskan tindakan lanjutan. Karena, hal ini tidak hanya terjadi di dalam komunikasi publik dari dirinya yang menjabat sebagai kepala daerah kepada masyarakat.

“Saya membayangkan kalau saya di posisinya saya akan jawab, “ya saya pernah melakukan blunder. kata-kata saya salah, saya sadar bahwa waktu itu saya salah, saya menyadari bahwa seorang pemimpin yang baik adalah yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jadi, saya mohon maaf sekali lagi buat semua pihak yang tersinggung, masyarakat yang saya yang merasa tersinggung dengan statement saya. Sebagai manusia, saya menyatakan bahwa saya salah, saya minta maaf, dan ke depannya saya akan berusaha melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini...”,” ungkapnya.

Menurut Kirdi, pola komunikasi seperti ini bukan fenomena yang hanya terjadi di kasus Rudy Masud saja. Ia menilai hal tersebut kerap muncul dalam praktik komunikasi pejabat publik, terutama saat menghadapi tekanan.

“Banyak yang lebih memilih mencari formulasi aman daripada menjawab secara langsung,” kata dia.

Padahal, lanjut Kirdi, dalam konteks kebijakan publik, kejelasan informasi menjadi hal yang krusial. Terlebih jika kebijakan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

“Kalau ini menyangkut uang publik, penjelasannya harus transparan. Masyarakat berhak tahu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa publik perlu lebih kritis dalam menilai jawaban pejabat. Kemampuan berbicara yang lancar tidak serta merta mencerminkan kualitas substansi yang disampaikan.

“Lancar berbicara itu satu hal. Menjawab pertanyaan dengan tepat itu hal lain,” tutupnya.

Kontributor: Giovanni Gilbert