- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merencanakan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar untuk mendukung tugas kedinasan Gubernur Rudy Mas'ud.
- Rencana tersebut menuai kritik tajam dari Presiden Prabowo Subianto karena dianggap tidak efisien dan melukai sensitivitas kebutuhan masyarakat.
- Akibat tekanan publik dan sorotan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya memutuskan untuk membatalkan seluruh proses pengadaan kendaraan tersebut.
SuaraKaltim.id - Sebuah polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar telah berkembang dari sekadar kebijakan administratif menjadi sorotan nasional.
Kasus ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengkritik pola belanja pemerintah daerah, menyingkap persoalan lebih luas terkait prioritas anggaran, sensitivitas krisis, hingga konsistensi pejabat publik dalam mengelola uang negara.
Kontroversi ini bermula dari rencana pengadaan satu unit kendaraan dinas mewah jenis SUV hybrid berkapasitas mesin 2.996 cc oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Nilai pengadaan yang mencapai Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan ini langsung memicu perdebatan sengit, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan ekonomi global.
Baca Juga:Ucapan Noni Belanda di Forum Elite, Gubernur Kaltim Kembali Jadi Sorotan: Citra Menggeser Program?
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, pada awalnya memberikan justifikasi atas pengadaan tersebut. Ia menyebut kendaraan itu diperlukan untuk menunjang tugas kedinasan, khususnya dalam menerima tamu-tamu penting di Jakarta.
Argumen utamanya adalah posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berarti akan banyak menerima kunjungan pejabat atau delegasi global.
“Kaltim termasuk wilayah Ibu Kota Nusantara. Tamu Kaltim itu bukan hanya kepala daerah tapi global. Masa kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Jangan, dong. Jaga, dong, marwahnya Kaltim,” ujar Rudy dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Februari lalu.
Pernyataan tersebut justru menjadi titik awal kritik publik. Argumentasi marwah daerah dinilai tidak sebanding dengan beban anggaran yang harus ditanggung.
Sejumlah pengamat menilai alasan tersebut tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Baca Juga:Kala Dinasti Politik Rudy Mas'ud Jadi Omongan, Bermula dari Mobil Dinas Mewah
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Saipul, menyebut pengadaan kendaraan dengan nilai fantastis berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola anggaran daerah.
Ia mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong efisiensi anggaran jika pada saat yang sama melakukan pembelian barang mewah.
“Bagaimana mungkin bawahan diminta efisien sementara di level atas tidak mencerminkan hal itu,” ujarnya.
Kritik serupa datang dari Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, yang menilai simbol status tidak relevan dalam menentukan legitimasi seorang kepala daerah.
“Hanya karena pakai kendaraan sederhana tidak akan menghapus statusnya sebagai gubernur,” katanya.
Penjelasan Pemerintah Daerah
