- Beredar isu anggaran makan-minum Gubernur Kaltim mencapai Rp25 miliar.
- Pemprov Kaltim buka suara perihal isu yang beredar luas di media sosial tersebut.
- Setdaprov Kaltim menyampaikan dana itu justru menunjukkan tren menurun.
SuaraKaltim.id - Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi di media sosial yang menyebut anggaran makan-minum gubernur tahun 2026 mencapai Rp25 miliar.
Pemprov Kaltim menegaskan informasi tersebut dipastikan tidak benar. Anggaran itu tak hanya digunakan untuk kebutuhan gubernur, melainkan mencakup kegiatan wakil gubernur dan sekretaris daerah.
"Penggunaan anggaran juga bersifat fleksibel sesuai jumlah tamu yang hadir dalam setiap kegiatan. Termasuk pendamping yang ikut serta," dikutip dari keterangan resmi Biro Umum Setdaprov Kaltim, Jumat (17/4/2026).
Anggaran belanja makanan dan minuman justru menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp12,23 miliar, kemudian naik pada 2024 menjadi Rp15,89 miliar, dan kembali turun pada 2025 sebesar Rp11,93 miliar. Sementara untuk tahun 2026, anggaran tersebut tercatat sebesar Rp10,25 miliar.
Selain itu, anggaran dipergunakan untuk menjamu berbagai tamu resmi, mulai dari pejabat negara seperti wakil presiden, menteri, DPR RI, hingga tamu daerah seperti Forkopimda, OPD, mitra kerja, serta masyarakat.
Jamuan yang difasilitasi Biro Umum juga mencakup dukungan bagi kegiatan organisasi masyarakat (ormas), LSM, hingga mitra Pemprov Kaltim yang mengajukan permohonan resmi.
Terkait isu penggunaan Harum Resort, rumah pribadi gubernur untuk jamuan tamu, Pemprov Kaltim menjelaskan bahwa hal tersebut justru merupakan langkah efisiensi.
Gubernur mempersilakan penggunaan tempat tersebut tanpa biaya operasional, sehingga dinilai lebih hemat dibandingkan menggelar kegiatan di hotel yang umumnya memiliki biaya per pax lebih tinggi, belum termasuk pajak dan sewa.
Pemprov Kaltim berharap masyarakat tidak terpengaruh informasi yang tidak akurat dan dapat memahami pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan efisien sesuai ketentuan berlaku.
