Angka Golput Tinggi, KPU Kota Balikpapan Sindir Beberapa Pihak

SuaraKaltim.id - Tingginya angka golput dalam gelaran Pilkada Kota Balikpapan pada 9 Desember 2020 membuat komisi pemilihan umum (KPU) setempat angkat bicara. KPU Kota Balikpapan menyatakan, tingginya angka golput tidak bisa disoroti hanya kepada lembaga tersebut, namun juga beberapa pihak lain.

Tak hanya itu, lembaga penyelenggara pemilu ini juga mengklaim telah menjalankan porsinya pada tataran teknis.

"Porsi KPU itu pada tataran teknis. Kalau KPU ternyata amburadul persiapannya, pelaksanaannya kacau balau, nah ini KPU menyumbang besar terhadap golput,” ujar Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha seperti dilansir Inibalikpapan.com-jaringan Suara.com pada Rabu (16/12/2020).

Tak hanya itu, KPU Kota Balikpapan bahkan menegaskan semua kebutuhan penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2020 lalu ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam sisi penyelenggaraannya.

Baca Juga: Duh! 30 Persen Pemilih Pilkada Pemalang Golput

“KPU dari sisi penyelenggaraan, dari sisi kepanitiaan tenaganya oke tidak ada masalah. Dari sisi logistik tidak masalah. Dari sisi pelaksanaan lancar. KPU kami merasa sudah melakukan apa yang harus kami lakukan, sampai ke rekapitulasi tidak ada masalah,”katanya.

Menurut Thoha, justru pasangan calon (paslon) dan pemerintah kota (pemkot) memiliki peran masing-masing untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

“Bahwa ada orang tidak mau datang ke TPS kan tidak hanya masalah teknis. Urusan teknis masalah KPU,” ujarnya.

Dia menyatakan, saat kampanye, paslon maupun tim sukses harusnya bisa meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS dan mencoblos.

“Tapi urusan meyakinkan pemilih itu urusan calon. Makanya ada kampanye, kampanye adalah kegiatan meyakinkan pemilih untuk datang, untuk mencoblos,” ujanya.

Baca Juga: Selain Pandemi, Ini Faktor Anjloknya Partisipasi di Pilkada Balikpapan

Dia menegaskan, paslon seharusnya bisa meyakinkan pemilih untuk datang saat pencoblosan.

“Maka datang ke TPS bukan hanya sekadar TPS-nya ada, APD-nya ada terus datang, kan nggak. Harus diyakinkan, nah itu wilayahnya calon,”

Tak hanya paslon, pemkot juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan pemilih melalui pendidikan politik dan berdemokrasi.

“Kemudian ada wilayah pemerintah, pemerintah itu pendidikan pemilih. Bagaimana orang mempersepsikan kepada demokrasi, mempersepsikan terhadap politik. Ini harus melalui pendidikan pemilih, ini prosesnya panjang,” katanya.

Namun lebih lanjut, Thoha justru menilai partisipasi pemilih justru lebih baik dalam tiga periode terakhir Pilkada Balikpapan.

Lantaran pada pilkada tahun ini, tingkat partisipasi lebih dari 60 persen, sedangkan pada periode sebelumnya 59 persen dan 2011 justru 56 persen.

“Kemarin itu penghitungan sementara 60,1 persen. Itu saya pikir tidak terlalu rendah, dalam sejarahnya Pilkada Balikpapan itu tahun 2011 itu 56 persen partisipasi. Pada 2015 itu 59 persen sekarang 60 persen, bayangkan di masa pandemi Covid-19 dengan calon tunggal, itu saya berpikir malah bisa anjlok. Dalam kondisi itu termasuk tinggilah hitungannya.”