Buntut Sidak, Proses Rekrutmen Ratusan Honorer DPRD Samarinda Dipertanyakan

SuaraKaltim.id - Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menanggapi hasil inspeksi mendadak atau sidak oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun di Sekretariat DPRD. Dalam sidak ditemukan ketidaksesuaian keabsenan pegawai. Bahkan diketahui, ada ratusan pegawai honorer.

Diduga siluman karena sejumlah daftar hadir sudah terisi hingga sif kerja sore, sebelum waktunya. Padahal sejumlah ruangan terlihat kosong.

"Itu memalukan menurut saya. Kok bisa masih ada kantor lembaga negara yang menggunakan sistem absensi manual? Jadi kalau ada temuan, itu tidak mengherankan,"kata Herdiansyah Hamzah dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (30/03/2021).

Castro sapaan akrabnya, menjelaskan masalah seperti itu bukan hanya karena sistem keabsenan, tapi juga masalah budaya kerja.

Menurutnya kedisiplinan yang buruk para pegawai, bisa jadi merupakan cerminan dari pimpinannya.

"Karena itu mesti ada oto kritik terhadap kinerja, bukan hanya pegawainya, tapi juga keseluruhan kinerja lembaga," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, ada hal lain yang lebih urgen selain absensi.

Yakni jumlah dari Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) berjumlah total 387 orang, kemudian Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) 39 orang dan aparatur sipil negara (ASN) 59 orang.

Menurutnya postur PTTH dan PTTB di sekretariat DPRD yang terlalu besar. Jumlah 387 orang PTTH itu delapan kali lipat dari jumlah anggota DPRD.

Baca Juga: Dugaan Absen Siluman, DPRD Samarinda Ungkap Sulitnya Tertibkan Honorer

Belum termasuk puluhan PTTB lainnya.

"Jadi gedung DPRD itu sudah serupa pasar. Bagus kalau semua bekerja. Lha kalau non job semua? Jadi sidak ini setidaknya membongkar borok rekrutmen PTTH dan PTTB di DPRD," lugasnya.

Olehnya itu lanjut Castro, ke depan, sistem rekrutmen ini perlu dibenahi. Jangan sampai rekrutmen justru dijadikan lapak bagi oknum tertentu yang sarat dengan nepotisme.

Sementara untuk pengisian formasi pegawai perlu didasari dengan analisis kebutuhan pegawai.

Supaya terukur pos mana saja yang harus diisi dan berapa kuota yang dibutuhkan.

"Jadi postur pegawainya terukur dan jelas kebutuhannya apa. Kalau cuma asal rekrut tanpa analisis itu, ya jadi perkampungan gedung DPRD itu. Hanya akan semakin membebani anggaran daerah pada akhirnya," tegasnya.