SuaraKaltim.id - Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menanggapi hasil inspeksi mendadak atau sidak oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun di Sekretariat DPRD. Dalam sidak ditemukan ketidaksesuaian keabsenan pegawai. Bahkan diketahui, ada ratusan pegawai honorer.
Diduga siluman karena sejumlah daftar hadir sudah terisi hingga sif kerja sore, sebelum waktunya. Padahal sejumlah ruangan terlihat kosong.
"Itu memalukan menurut saya. Kok bisa masih ada kantor lembaga negara yang menggunakan sistem absensi manual? Jadi kalau ada temuan, itu tidak mengherankan,"kata Herdiansyah Hamzah dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (30/03/2021).
Castro sapaan akrabnya, menjelaskan masalah seperti itu bukan hanya karena sistem keabsenan, tapi juga masalah budaya kerja.
Baca Juga: Dugaan Absen Siluman, DPRD Samarinda Ungkap Sulitnya Tertibkan Honorer
Menurutnya kedisiplinan yang buruk para pegawai, bisa jadi merupakan cerminan dari pimpinannya.
"Karena itu mesti ada oto kritik terhadap kinerja, bukan hanya pegawainya, tapi juga keseluruhan kinerja lembaga," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, ada hal lain yang lebih urgen selain absensi.
Yakni jumlah dari Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) berjumlah total 387 orang, kemudian Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) 39 orang dan aparatur sipil negara (ASN) 59 orang.
Menurutnya postur PTTH dan PTTB di sekretariat DPRD yang terlalu besar. Jumlah 387 orang PTTH itu delapan kali lipat dari jumlah anggota DPRD.
Baca Juga: Wali Kota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda, Kaget Liat Absensi
Belum termasuk puluhan PTTB lainnya.
"Jadi gedung DPRD itu sudah serupa pasar. Bagus kalau semua bekerja. Lha kalau non job semua? Jadi sidak ini setidaknya membongkar borok rekrutmen PTTH dan PTTB di DPRD," lugasnya.
Olehnya itu lanjut Castro, ke depan, sistem rekrutmen ini perlu dibenahi. Jangan sampai rekrutmen justru dijadikan lapak bagi oknum tertentu yang sarat dengan nepotisme.
Sementara untuk pengisian formasi pegawai perlu didasari dengan analisis kebutuhan pegawai.
Supaya terukur pos mana saja yang harus diisi dan berapa kuota yang dibutuhkan.
"Jadi postur pegawainya terukur dan jelas kebutuhannya apa. Kalau cuma asal rekrut tanpa analisis itu, ya jadi perkampungan gedung DPRD itu. Hanya akan semakin membebani anggaran daerah pada akhirnya," tegasnya.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Dugaan Absen Siluman, DPRD Samarinda Ungkap Sulitnya Tertibkan Honorer
-
Wali Kota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda, Kaget Liat Absensi
-
Sebelum Ramadan, Wali Kota Andi Harun Ingin Babat Habis Prostitusi
-
Wali Kota Samarinda Andi Harun Sebut Kasus Covid-19 Menurun Signifikan
-
Jelang Ramadan, Pemkot Samarinda Siapkan Strategi Jaga Pasokan Bahan Pokok
Terpopuler
- 3 Kerugian AFF usai Menolak Partisipasi Persebaya dan Malut United di ASEAN Club Championship
- Moto G100 Pro Resmi Debut, HP Murah Motorola Ini Bawa Fitur Tangguh dan Baterai Jumbo
- 5 HP Harga Rp1 Jutaan RAM 8/256 GB Terbaik 2025: Spek Gahar, Ramah di Kantong
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 4 Juli: Klaim Gloo Wall, Bundle Apik, dan Diamond
- Cari Mobil Bekas Matic di Bawah Rp50 Juta? Ini 5 Pilihan Terbaik yang Tak Lekang oleh Waktu
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Juli 2025, Multitasking Pasti Lancar!
-
Sekali klik! Link Live Streaming Piala Presiden 2025 Persib vs Port FC
-
7 Rekomendasi Tumbler Kekinian, Kuat Antikarat Dilengkapi Fitur Canggih
-
6 Pilihan Sepatu Lari Hitam-Putih: Sehat Bergaya, Terbaik untuk Pria dan Wanita
-
Pak Erick Thohir Wajib Tahu! Liga Putri Taiwan Cuma Diikuti 6 Tim
Terkini
-
5 Rekomendasi Pompa Air Watt Kecil Terbaik 2025, Hemat Listrik dan Menyedot Efisien
-
Menumbuhkan Ketangguhan Mental Anak dan Perempuan, Prioritas Baru Bangsa
-
Penajam Dapat 10 Sekolah Baru, Pemerintah Pusat Genjot Infrastruktur Pendidikan Penyangga IKN
-
Ekspor Batu Bara Turun, Ekonomi Kaltim Tetap Tangguh Hingga Akhir 2025
-
Nggak Perlu Jajan Pakai Uang Sendiri, Ini Cara Dapat Saldo Gratis dari DANA