SuaraKaltim.id - Wisata kuliner Mahakam Revirside Market (Marimar) sekaligus Mahakam Lampion Garden (MLG) di Jalan Slamet Riyadi, Karang Asam Ilir, terancam diputus kerjasamanya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Hal tersebut lantaran setoran pengelolaan kerja sama Marimar melalui MLG kepada Pemkot Samarinda terus-terusan menunggak, bahkan di tengah operasinya sampai saat ini.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyebutkan, jika wisata kuliner itu masih ingin berlanjut, maka harus bersedia atas evaluasi total yang kini tengah dilakukan Pemkot Samarinda.
"Marimar, itu menurut saya kerjasama kurang rasional," ucapnya melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa (30/11/2021).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah menyatakan, pihaknya akan memanggil manajemen MLG dan Marimar pada Desember 2021 mendatang.
Ia menjelaskan, hal tersebut merupakan buntut dari permohonan keringanan atas setoran pengelolaan kerja sama tahunan, oleh manajemen MLG dan Marimar.
Politisi asal fraksi PPP itu menambahkan, pihaknya pun telah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada pekan pertama November 2021 lalu. Mengukur sejauh mana kemampuan MLG dan Marimar membayar setoran yang bermuara pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.
Hal tersebut juga sekaligus menindaklanjuti informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda.
"Karena ada informasi dari Bapenda bahwa manajemen dari MLG minta pengurangan untuk setoran tahunan mereka yang sekitar Rp 237 juta itu. Alasan mereka tidak sanggup karena pandemi Covid-19," katanya.
Baca Juga: Jelang Nataru, Pemkot Samarinda Siap Ikut Terapkan PPKM Level 3 di Wilayahnya
Ia melanjutkan, berdasarkan hasil sidak Komisi II DPRD Samarinda, pihaknya menemukan adanya dua manajemen antara MLG dan Marimar. Kendati, masih satu payung badan hukum yang sama.
"Saya juga tidak tahu itu bagaimana. Akhirnya kami menanyakan persenan tenant-tenant yang menyewa di sana itu," bebernya.
Dari hasil sidak, Laila menyimpulkan perkiraan pendapatan untuk MLG saja selama satu bulan mencapai Rp 70 juta sampai Rp 80 juta.
"Itu saat bukan akhir pekan, karena kalau akhir pekan pasti lebih ramai lagi," paparnya.
Akan hal tersebut, Laila menyatakan pihaknya menilai seharusnya MLG mampu membayar setoran pengelolaan kerja sama tahunan sebesar Rp 237 juta per tahun tanpa adanya kendala berarti.
"Artinya, selama satu tahun itu tercukupi. Tapi dari hasil hitungan kami belum dikroscek lagi. Kami akan meminta penjelasan MLG, baru kemudian Bapenda. Kalau tidak sinkron, akan dipertemukan keduanya," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
PPU Genjot Retribusi Pelabuhan untuk Kawasan Penyangga IKN
-
MBG Basi di SMA 13 Samarinda: Bau, Ulat, dan Imbauan Tutup Mulut
-
Kaltim Hapus Praktik Mark Up dan Program Fiktif, Gubernur Ingatkan OPD
-
22 Kasus Campak Muncul, Pemkab PPU Perkuat Imunisasi di Wilayah IKN
-
Pemprov Kaltim Perjuangkan DBH, Angkat Isu Beban Ekologis dan Sosial