SuaraKaltim.id - Kebijakan larangan pengadaan mobil dinas baru di lingkungan pemerintah dikecualikan untuk RSUD Taman Husada Bontang. Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang, Basri Rase.
Dirinya mentolerir apa yang dilakukan rumah sakit plat merah tersebut. Alasannya, ia menilai pengadaan 8 mobil dinas khusus untuk dokter spesialis di RSUD Taman Husada merupakan skala prioritas.
Pasalnya, sarana itu diberikan untuk memudahkan dokter spesialis menggunakan mobil tersebut sebagai transportasi dinas.
"Ada skala prioritas. Bahkan, mobil dinas untuk dokter spesialis juga dibutuhkan," kata orang nomor satu di Bontang tersebut, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (12/1/2022).
Bahkan ia mengatakan, keberadaan dokter spesialis dinilai penting untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat Kota Bontang. Tak hanya itu, untuk dokter spesialis saja Kota Bontang masih kekurangan 4 orang.
"Kalau memang sangat dibutuhkan kenapa tidak? Kita harus berikan fasilitas agar dokter spesialis bisa tetap bertahan di Kota Bontang," terangnya.
Ia menilai, menjalankan aturan juga tidak boleh kaku. Jika, dinilai penting dan urgent kenapa tidak diberikan sesuai dengan kebutuhan.
Meski demikian, aturan juga bersifat wajib. Jika tidak perlu maka pengadaan mobil dinas tidak diperbolehkan. Ia mencontohkan, yang hingga saat ini masih menggunakan mobil yang lama sebagai sarana transportasinya.
"Aturan janganlah dibuat kaku. Kalau pun penting yah bisa saja. Kita harus lihat dari 1000 urgensi mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak," tandasnya.
Baca Juga: Tegas, Dewan Bontang Sindir RSUD Taman Husada Beli 8 Mobil Baru: Tunduk Sama Aturan
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen