Wacana Crowd Funding IKN Nusantara Dinilai Tak Adil Bagi Masyarakat: Tidak Tepat Ini

SuaraKaltim.id - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Suryadi Jaya Purnama memberikan peringatan kepada masyarakat terkait wacana crowd funding untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Yah, wacana tersebut memang tengah ramai dibahas di ruang publik.

Baginya, masyarakat perlu hari-hati terkait wacana itu. Walaupun, pemerintah menganggap mekanisme tersebut sah untuk dilakukan.

"Masyarakat harus jeli, sebab pendanaan dari urun dana ternyata akan dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya, taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan," katanya, Kamis (31/3/2022).

Baginya, crowd funding yang diartikan pemerintah memiliki sifat sosial bukan komersial. Maka, masyarakat diminta untuk tak berharap mendapatkan imbalan dari hal itu.

Baca Juga: Rangkuman Berita Kritik Hadi Mulyadi soal Crowd Funding IKN: Didukung Warganet, Sebut Kaltim Terbuka bagi Pendatang

Ia menuturkan, partai tempatnya bernaung menilai, tak ada keadilan dalam sistem tersebut. Musababnya, dana-dana yang diperoleh dari investor justru diarahkan ke pembangunan yang bersifat komersil. Seperti jalan tol, yang tentu mendapatkan imbal hasilnya.

"Jadi masyarakat diminta untuk membantu pemerintah dan investor dalam membangun IKN tanpa mendapatkan apa-apa," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, ia mengaku Fraksi PKS di DPR RI secara tegas menolak adanya permintaan urunan masyarakat untuk pembangunan IKN Nusantara. Ia meminta pemerintah untuk tetap menepati janjinya. Yakni, membangun IKN Nusantara dengan mengandalkan investor.

"Fraksi PKS dengan tegas menolak ketidakadilan ini dan meminta pemerintah untuk tetap mengupayakan segala kebutuhan pembangunan IKN baik yang bersifat komersil maupun sosial dengan menggunakan investor seperti yang telah dijanjikan," ujarnya.

"Itupun harus dengan imbal hasil yang wajar, jangan sampai negara dibebani dengan utang yang menggunung akibat kebijakan pembangunan IKN yang tidak tepat ini," tandasnya.

Baca Juga: Dukung Pemindahan IKN, Hadi Mulyadi Sebut Bumi Mulawarman Terbuka Bagi Pendatang

Dana Pembangunan IKN Kurang

Untuk diketahui, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara mencapai Rp 466 triliun. Biaya tersebut secara rinci akan menggunakan APBN sebesar Rp 89,4 triliun serta dari Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 253,4 triliun.

Jumlah itu masih belum bisa memenuhi biaya anggaran yang sudah dihitung untuk membangun megaproyek tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono saat berada di Istana Merdeka.

Pemerintah sangat mengharapkan masyarakat Indonesia bisa ikut urunan dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal itu karena masih terhitung kekurangan hingga Rp 123,2 triliun.

Bambang mengatakan bahwa untuk menutup sisanya, Pemerintah akan merencanakan pembiayaan bersumber dari pihak swasta ataupun dana urunan (crowdfunding) masyarakat.

Ia juga menyebutkan bahwa dukungan materi dari berbagai pihak akan sangat penting dalam pembangunan IKN Nusantara. Apalagi pembangunan kota tidak akan sebentar dan akan membutuhkan waktu hingga 20 tahunan.

"Kita punya perencanaan hingga 2045, ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," jelas Bambang.