SuaraKaltim.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V melakukan pemantauan harga bahan pokok. Khususnya, daging ayam di pasar tradisional dan ritel modern Balikpapan.
Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pasokan, pergerakan harga, serta mengantisipasi potensi praktek anti persaingan dalam pembentukan harga komoditas.
Pemantauan dilakukan di Balikpapan, karena sekitar 10 hari terakhir harga daging ayam melonjak di pasar tradisional mencapai Rp 65 ribu per ekor dengan berat sekitar 1,7 kilogram. Biasanya Rp 55 ribu per kilogram dengan berat 2 kilogram.
Salah satu pedagang di Pasar Klandasan menyatakan, biasanya setiap hari mampu menjual sampai 100 ekor per hari. Tetapi, sejak harga melonjak hanya mampu menjual paling banyak 70 ekor.
Selain itu, ia juga terpaksa mengurangi pengambilan berat ayam hidup dari broker. Di mana biasanya lebih dari 2 kilogram per ekor menjadi paling besar 1,7 kilogram per ekor.
Menurut Ketua PINSAR Kaltim Zamroni, pada 20 April – 10 Mei 2022, distribusi Day old chicken (DOC) dari perusahaan pembibitan tidak masuk kepada peternak ayam.
Sehingga, berdampak pada produksi ayam potong di tingkat peternak berkurang. Maka, harga daging ayam ditingkat konsumen lebih tinggi dari biasanya.
“Produsen menjual ayam hidup Rp 31 ribu per kilogram dan kami menduga kenaikan harga ayam terjadi dikarenakan pedagang mengetahui stok kurang di tingkat produsen. Sehingga pedagang mengambil kesempatan untuk menaikan harga daging ayam”, ujar Zamroni, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Jumat (17/6/2022).
Berdasarkan informasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim, bahwa ada ketidakcermatan breeding farm dalam memprediksi permintaan DOC. Sehingga distribusi kepada peternak berkurang.
Baca Juga: IR dan ES Ditangkap di 2 Tempat Berbeda di Balikpapan, Kedapatan Bawa Sabu 41,72 Gram
Sementara Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Samarinda menyampaikan pada saat 1-2 minggu sebelum dan setelah Idul Fitri biasanya peternak tidak memasukkan DOC ke kandang.
Sehingga siklus pembesaran DOC menjadi ayam potong terhenti. Dampaknya, pasokan ayam potong menjadi berkurang. Hal ini biasanya terjadi setiap tahun di momen sebelum dan setelah Idul Fitri.
KPPU pernah melakukan penanganan Perkara dan memutus Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia.
Putusan tersebut memutus 12 perusahaan dalam praktek kartel ayam yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1999.
Pelaku usaha tersebut diputus bersalah karena terbukti bersepakat melakukan afkir dini induk ayam (parent stock). Bahkan, kesepakatan itu dicapai setelah serangkaian pertemuan yang dilakukan yang dilakukan oleh para breeding farm.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- Kenapa Raffi Ahmad Diboikot? Ini Kronologi Acara Sumpah Pemuda sampai Rans Carnival Sepi
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
Pilihan
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
Terkini
-
Kasus ISPA di Kaltim Melonjak Drastis, 3 Daerah Mendominasi
-
Wali Kota Andi Harun Buka Suara soal Korupsi Varia Niaga Rp30,97 Miliar
-
Tersangka Korupsi Batu Bara Rp30,9 Miliar, Dirut Varia Niaga Samarinda Tidak Ditahan
-
Perkara Korupsi Berusia Hampir 2 Dekade, Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Daluwarsa
-
Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga Samarinda, Negara Rugi Rp30,9 Miliar