SuaraKaltim.id - Potensi politik uang menjelang hari pencoblosan sangat rawan terjadi di daerah perkotaan hingga pedesaan. Praktik tersebut, sebagai upaya mengajak seseorang untuk mencoblos salah satu peserta pemilu dengan imbalan berupa uang hingga bantuan.
Mengantisipasi adanya tindakan tersebut, Badan Pengawas Pemilu Kutai Kartanegara (Bawaslu Kukar) tengah melaksanakan patroli pengawasan terhadap lokasi yang terindikasi rawan politik uang.
Lokasi-lokasi rawan politik uang bakal menjadi sasaran pengawasan saat hari tenang pada 11-13 Februari 2024. Bawaslu Kukar telah menyiapkan sejumlah strategi pencegahan politik uang pada hari tenang tersebut.
Salah satunya dengan menebar personel yang akan menyisir di kawasan perdesaan hingga gang sempit. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo.
Baca Juga: Bantu Bawaslu, Satpol PP Samarinda Kerahkan 160 Personel Dukung Penertiban Algaka
“Akan diawali di Tenggarong, sisanya akan dilakukan di kecamatan masing-masing. Wilayah rawan ini dari pengawas desa dan kecamatan, tapi di mana saja itu tidak bisa disebutkan,” katanya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (12/02/2024).
Untuk pengawasan di hari tenang, Bawaslu melalui panwascam yang tersebar di 20 kecamatan Kukar akan melibatkan 237 Panitia Pengawas Desa (PPD) san 2.269 Pengawas TPS.
Ia menerangkan, potensi pelanggaran saat masa tenang pemilu, di antaranya praktik uang yang dilakukan tim sukses maupun peserta pemilu kepada masyarakat calon pemilih.
Praktik politik uang itu, kata dia, tidak dapat dibenarkan, pelaku yang memberikan uang maupun yang menerimanya akan dijerat tindak pidana pemilu.
"Seluruh pengawas desa akan patroli supaya niat serangan fajar dari parpol bisa dicegah," terangnya.
Baca Juga: Bawaslu Paser Libatkan Kades Bersihkan Algaka di Masa Tenang
Namun demikian, Teguh menegaskan, hingga kini belum ada laporan terkait dugaan politik uang di Kukar. Bawaslu dan panwascam juga masih terus fokus melakukan pengawasan kampanye di kecamatan masing-masing.
"Saya minta agar masyarakat dapat berhati-hati. Tapi sampai saat ini belum ada laporan masuk terkait itu. Bawaslu belum menerima laporan dan menemukan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Polemik soal Pernyataan Janda Kaya, Bawaslu DKI Panggil Ulang Cawagub Suswono Hari Ini
-
Dilaporkan Gegara Guyon soal Janda Kaya dan Rasul, Suswono Mangkir Panggilan Baswaslu: Saya Gak Tahu
-
Tim Hukum Edy-Hasan Laporkan Kades di Tapsel Dukung Bobby Nasution ke Bawaslu Sumut
-
Langgar Kode Etik, DKPP Jatuhi Sanksi Peringatan Keras ke 3 Penyelenggara Pemilu, Siapa Saja?
-
Cari Pemimpin Terbaik Nabire, Bawaslu Ajak Masyarakat Harus Memilih dan Tidak Golput di Pilkada 27 November
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
Unik dan Sehat! Sporturism Kaltim Tawarkan Pengalaman Olahraga Sambil Petik Buah
-
Hadi Mulyadi: Pemprov Kaltim Terus Wujudkan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Izin Kampanye di GOR Kadrie Oening Dihambat, Tim Isran-Hadi Protes Keras
-
Aroma Ketidakadilan di Debat Pilkada Kaltim? Tim Hukum Isran-Hadi Desak Transparansi KPUD