SuaraKaltim.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda, Abdul Muin mengharapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang tak akan terjadi kelalaian seperti Pemilu kemarin.
Untuk diketahui, saat Pemilu di 14 Februari lalu, beberapa kawasan di Samarinda memang sempat terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
"Memang mekanisme PSU kan berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 dan Samarinda melakukan itu atas perintah regulasi namun semoga tak terulang kembali," tuturnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (28/04/2024).
Untuk itu, Bawaslu Samarinda kini tengah mempersiapkan segala kebutuhan jelang Pilkada. Ia mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan anggaran yang saat ini sedang tahap pencairan dana anggaran oleh pemerintah kota.
Baca Juga: Andi Harun Puji Isran Noor Atas Peran Pentingnya dalam Mewujudkan IKN di Kaltim
"Soal pelaksanaan Pilkada, karena di dalam UU kan yang mendanai adalah pemerintah yang kita ajukan kemarin itu Rp 17 miliar sudah dicairkan sebagian," katanya.
Karena tahapan Pilkada belum 100 persen dapat terlaksana, otomatis penggunaan anggaran dana juga belum dapat disentuh. Hal ini menunggu arahan dari Menteri Dalam Negeri keputusan dari (Mendagri) dengan beberapa tahapan.
"Anggaran juga bisa belum bisa digunakan kenapa karena memang itu harus masuk di pertama sudah harus teregistrasi Menteri dalam negeri ya," ungkapnya.
Selanjutnya dia juga menambahkan bahwas anggaran tersebut ditujukan untuk perekrutan Ad-hoc panitia pengawasan pemilihan kecamatan (Panwascam). Rencananya akan dibentuk April ini.
"Kita tujukan untuk perekrutan Ad-hoc panwascam yang kita rencanakan di bulan ini lah," tuturnya.
Dia juga mengungkapkan tak hanya menunggu penggunaan menyentuh anggaran. Namun juga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang masih akan dibentuk yang rencananya akan dilakukan perbandingan dengan pemilu yang lalu.
"Kita belum bisa pastikan berapa jumlah PTPS karena memang itu tergantung dari jumlah TPS tetapi yang pasti bahwa jumlah TPS itu akan mengecil kemudian kita bandingkan dengan jumlah PTPS pada saat pelaksanaan Pemilu," tutup Abdul.
Berita Terkait
-
Ridwan Kamil Janji Akan Tetap Semangat Bila Ada Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta
-
Pramono-Rano Unggul di Pilkada Jakarta, Rocky Gerung: Jokowi Tekor Banyak
-
Dharma Pongrekun Niat Dagang Kaus usai Keok di Pilkada, Netizen Colek Prabowo: Tolong Diangkat Menteri Ganti Budi Arie
-
Nyoblos di Tahanan, Penampilan Harvey Moeis Jadi Sorotan: Tetap Glowing dan Rapi
-
Ramzi Terpilih Jadi Wakil Bupati Cianjur, Asila Maisa Beri Pesan Haru
Tag
Terpopuler
- Keponakan Megawati jadi Tersangka Kasus Judol Komdigi, PDIP: Kasus Alwin Jabarti Kiemas Contoh Nyata Politisasi Hukum
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Hukum Tiup Lilin Dalam Islam, Teganya Geni Faruk Langsung Padamkan Lilin Ultah saat Akan Ditiup Ameena
- Kevin Diks: Itu Adalah Ide yang Buruk...
- Sebut Jakarta Bakal Kembali Dipimpin PDIP, Rocky Gerung: Jokowi Dibuat Tak Berdaya
Pilihan
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
Terkini
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
Prediksi BMKG: Pasang Laut Kaltim Capai 2,7 Meter, Berikut Dampaknya