SuaraKaltim.id - Penyelesaian pembangunan proyek tepian atau Teras Samarinda seharusnya sudah masuk tahap kedua, namun pengerjaan proyek itu berpotensi molor. Alasannya, karena bahan yang didatangkan oleh pemerintah kota (Pemkot) berasal dari luar negeri.
DPRD Kota Samarinda menyebut hal ini menyusahkan diri sendiri. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Abdul Rohim, mempertanyakan mengapa bahan untuk proyek tepian itu harus didatangkan dari Swedia dan Cina. Baginya, situasi tersebut tentu membuatnya khawatir akan mempengaruhi efisiensi waktu pengerjaan.
"Masih ada lagi harus menunggu bahan baku, mana bahan bakunya dari Cina dan Swedia ya kita khawatir ini akan molor lagi ketika kami tanya mengapa harus dari luar negeri mereka enggak bisa jawab," katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (28/04/2024).
Dia mengatakan bahan proyek yang datang dari luar negeri tersebut selain berisiko pada waktu pembangunannya yang mundur, akan berisiko juga saat pengiriman dari luar negeri ke Samarinda. Ditakutkan akan terjadi masalah yang mengharuskan bahan baku itu kembali lagi ke negara asalnya.
"Kenapa bahan bakunya tidak dari sini saja yang lokal yang tidak berisiko tertunda dan bahkan tidak berisiko juga kalau ada masalah harus komplain jauh-jauh artinya mereka menyusahkan diri sendiri," tegasnya.
Dengan adanya ini, Anggota Komisi II DPRD kota itu juga menuturkan jika dengan mengimpor bahan-bahan dari luar negeri akan mempengaruhi proses pembangunan. Tentunya ini akan menjadi catatan dan bahan teguran untuk Pemkot.
"Dengan mengimpor bahan-bahan yang dari luar, di LKPJ nanti akan kita sampaikan kami tegur Pemkot, Pemkot yang mengambil tindakan," ujar Abdul.
Dia mengungkapkan jika pengerjaan proyek tersebut memang harus terlambat, masih dapat dimaklumi. Asal bisa menunjukkan kualitas yang bisa menutupi keterlambatan tersebut.
"Kalau masih ke tutup sama profit kan, keterlambatan itu tidak apa asal tidak akan mengganggu hal-hal di belakangnya yang lain-lainnya," kata Abdul.
Baca Juga: Sejarah Pembentukan Kaltim, Jadi Wilayah Pertama di luar Jawa Sumatera yang Gabung RI
Selanjutnya ia juga membeberkan keterkejutan dirinya saat melihat hanya ada 4 kios saja di Teras Samarinda. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan argumentasi Pemkot soal pemberdayaan UMKM.
"Kita kaget, ngomong urusan pemberdayaan UMKM ternyata di sini cuman disiapkan tempat kios sedikit, apa yang diberdayakan kalau 4 kios kalau 40 mungkin iya bisa lah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PAD Samarinda Naik 29%, Pajak Penerangan Jalan, Makan Minum, dan Hotel Jadi Penyumbang Utama
-
Optimalisasi Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Samarinda Bandingkan Jumlah PTPS dengan Pemilu Terdahulu
-
Basri Ingin Warisan Kinerja Baik, Minta Kadis Bontang Sigap Atasi Persoalan dan Realisasikan Janji Politik
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Berawal dari Modal Rp2,7 M, Kasus Irma Suryani vs Istri Ketua DPRD Kaltim Berakhir SP3
-
Gubernur Rudy Mas'ud Sebut ASN Luar Daerah Bisa Isi Jabatan Strategis
-
Ribuan Warga Tertipu Ajang Lari Samarinda Half Marathon
-
BRI Dorong PMI Naik Kelas, Fokus Kembangkan Usaha Produktif di Daerah
-
Perkuat Intermediasi Perbankan, BRI Optimalkan Dana SAL bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional