SuaraKaltim.id - Penyelesaian pembangunan proyek tepian atau Teras Samarinda seharusnya sudah masuk tahap kedua, namun pengerjaan proyek itu berpotensi molor. Alasannya, karena bahan yang didatangkan oleh pemerintah kota (Pemkot) berasal dari luar negeri.
DPRD Kota Samarinda menyebut hal ini menyusahkan diri sendiri. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Abdul Rohim, mempertanyakan mengapa bahan untuk proyek tepian itu harus didatangkan dari Swedia dan Cina. Baginya, situasi tersebut tentu membuatnya khawatir akan mempengaruhi efisiensi waktu pengerjaan.
"Masih ada lagi harus menunggu bahan baku, mana bahan bakunya dari Cina dan Swedia ya kita khawatir ini akan molor lagi ketika kami tanya mengapa harus dari luar negeri mereka enggak bisa jawab," katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (28/04/2024).
Dia mengatakan bahan proyek yang datang dari luar negeri tersebut selain berisiko pada waktu pembangunannya yang mundur, akan berisiko juga saat pengiriman dari luar negeri ke Samarinda. Ditakutkan akan terjadi masalah yang mengharuskan bahan baku itu kembali lagi ke negara asalnya.
"Kenapa bahan bakunya tidak dari sini saja yang lokal yang tidak berisiko tertunda dan bahkan tidak berisiko juga kalau ada masalah harus komplain jauh-jauh artinya mereka menyusahkan diri sendiri," tegasnya.
Dengan adanya ini, Anggota Komisi II DPRD kota itu juga menuturkan jika dengan mengimpor bahan-bahan dari luar negeri akan mempengaruhi proses pembangunan. Tentunya ini akan menjadi catatan dan bahan teguran untuk Pemkot.
"Dengan mengimpor bahan-bahan yang dari luar, di LKPJ nanti akan kita sampaikan kami tegur Pemkot, Pemkot yang mengambil tindakan," ujar Abdul.
Dia mengungkapkan jika pengerjaan proyek tersebut memang harus terlambat, masih dapat dimaklumi. Asal bisa menunjukkan kualitas yang bisa menutupi keterlambatan tersebut.
"Kalau masih ke tutup sama profit kan, keterlambatan itu tidak apa asal tidak akan mengganggu hal-hal di belakangnya yang lain-lainnya," kata Abdul.
Baca Juga: Sejarah Pembentukan Kaltim, Jadi Wilayah Pertama di luar Jawa Sumatera yang Gabung RI
Selanjutnya ia juga membeberkan keterkejutan dirinya saat melihat hanya ada 4 kios saja di Teras Samarinda. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan argumentasi Pemkot soal pemberdayaan UMKM.
"Kita kaget, ngomong urusan pemberdayaan UMKM ternyata di sini cuman disiapkan tempat kios sedikit, apa yang diberdayakan kalau 4 kios kalau 40 mungkin iya bisa lah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PAD Samarinda Naik 29%, Pajak Penerangan Jalan, Makan Minum, dan Hotel Jadi Penyumbang Utama
-
Optimalisasi Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Samarinda Bandingkan Jumlah PTPS dengan Pemilu Terdahulu
-
Basri Ingin Warisan Kinerja Baik, Minta Kadis Bontang Sigap Atasi Persoalan dan Realisasikan Janji Politik
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
HUT ke-81 RI, BRI Tegaskan 8 Kontribusi Nyata untuk Kemajuan Indonesia
-
73 Hotspot Terpantau di Kalsel, Kemenhut Dorong Verifikasi Dini Karhutla
-
Strategi BRI Melejitkan Potensi Ekonomi Lokal Lewat UMKM Desa
-
Sakit Hati Sering Diolok-olok, Pegawai Bakar Ruang Rapat Diskominfo Kukar
-
Rumah Sakit Baru di Samarinda Ini Siapkan Teknologi Baca DNA