SuaraKaltim.id - Penyelesaian pembangunan proyek tepian atau Teras Samarinda seharusnya sudah masuk tahap kedua, namun pengerjaan proyek itu berpotensi molor. Alasannya, karena bahan yang didatangkan oleh pemerintah kota (Pemkot) berasal dari luar negeri.
DPRD Kota Samarinda menyebut hal ini menyusahkan diri sendiri. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Abdul Rohim, mempertanyakan mengapa bahan untuk proyek tepian itu harus didatangkan dari Swedia dan Cina. Baginya, situasi tersebut tentu membuatnya khawatir akan mempengaruhi efisiensi waktu pengerjaan.
"Masih ada lagi harus menunggu bahan baku, mana bahan bakunya dari Cina dan Swedia ya kita khawatir ini akan molor lagi ketika kami tanya mengapa harus dari luar negeri mereka enggak bisa jawab," katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (28/04/2024).
Dia mengatakan bahan proyek yang datang dari luar negeri tersebut selain berisiko pada waktu pembangunannya yang mundur, akan berisiko juga saat pengiriman dari luar negeri ke Samarinda. Ditakutkan akan terjadi masalah yang mengharuskan bahan baku itu kembali lagi ke negara asalnya.
"Kenapa bahan bakunya tidak dari sini saja yang lokal yang tidak berisiko tertunda dan bahkan tidak berisiko juga kalau ada masalah harus komplain jauh-jauh artinya mereka menyusahkan diri sendiri," tegasnya.
Dengan adanya ini, Anggota Komisi II DPRD kota itu juga menuturkan jika dengan mengimpor bahan-bahan dari luar negeri akan mempengaruhi proses pembangunan. Tentunya ini akan menjadi catatan dan bahan teguran untuk Pemkot.
"Dengan mengimpor bahan-bahan yang dari luar, di LKPJ nanti akan kita sampaikan kami tegur Pemkot, Pemkot yang mengambil tindakan," ujar Abdul.
Dia mengungkapkan jika pengerjaan proyek tersebut memang harus terlambat, masih dapat dimaklumi. Asal bisa menunjukkan kualitas yang bisa menutupi keterlambatan tersebut.
"Kalau masih ke tutup sama profit kan, keterlambatan itu tidak apa asal tidak akan mengganggu hal-hal di belakangnya yang lain-lainnya," kata Abdul.
Baca Juga: Sejarah Pembentukan Kaltim, Jadi Wilayah Pertama di luar Jawa Sumatera yang Gabung RI
Selanjutnya ia juga membeberkan keterkejutan dirinya saat melihat hanya ada 4 kios saja di Teras Samarinda. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan argumentasi Pemkot soal pemberdayaan UMKM.
"Kita kaget, ngomong urusan pemberdayaan UMKM ternyata di sini cuman disiapkan tempat kios sedikit, apa yang diberdayakan kalau 4 kios kalau 40 mungkin iya bisa lah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PAD Samarinda Naik 29%, Pajak Penerangan Jalan, Makan Minum, dan Hotel Jadi Penyumbang Utama
-
Optimalisasi Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Samarinda Bandingkan Jumlah PTPS dengan Pemilu Terdahulu
-
Basri Ingin Warisan Kinerja Baik, Minta Kadis Bontang Sigap Atasi Persoalan dan Realisasikan Janji Politik
Terpopuler
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- 9 Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah dan Menghilangkan Flek Hitam
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Margarito soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Dana Karbon Rp73,2 Miliar Mengucur ke Kaltim untuk Pengurangan Emisi
-
2 Orang Utan Keluar Habitat Cari Makan Imbas Kemarau Ekstrem di Kaltim
-
Antrean Panjang BBM di Kaltim, Jam Operasional SPBU Disebut Jadi Pemicu
-
Kaltim Hadapi Tantangan Backlog 591 Ribu KK, Program Rumah Subsidi Digenjot
-
BKSDA Kaltim Lepasliarkan Orang Utan yang Viral Melintas di Jalan