SuaraKaltim.id - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati mengkritisi fenomena dinasti politik di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini.
Dia me mengatakan, dinasti politik bisa membuat daerah menjadi tak maju dan berkembang. Hal itu dia sampaikan belum lama ini.
"(Dinasti politik menyebabkan) daerah akan dikelola (secara) tidak profesional," tegas Neni, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (09/10/2024).
Neni menyebut, politik dinasti basis utamanya yakni mengutamakan kepentingan pribadi. Saat memimpin pastinya akan bersikap menguntungkan kelompoknya. Selain itu juga erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca Juga: 441 Desa di Kaltim Terima Dana Karbon Rp 122,56 Miliar, Penyaluran Dimulai September
Sikap menguntungkan kelompok misalnya dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi. Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu.
"Dari sini akhirnya bisa muncul KKN. Ini karena tak ada profesionalisme yang tercipta. Ujung dari semuanya pembangunan jadi tidak maksimal," jelasnya.
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024 memang tak lepas dari isu politik dinasti, lantaran calon Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud adalah adik Hasanuddin Mas'ud yang adalah Ketua DPRD Kaltim. Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.
Terkait itu, Neni mengingatkan pentingnya peran masyarakat menjaga kualitas demokrasi di Benua Etam. Keberadaan politik dinasti kembali ditegaskan dia akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.
"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucapnya.
Baca Juga: Perpanjangan Jabatan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim, Fokus pada IKN dan Pilkada
Berita Terkait
-
Protes Menggema di Medsos, Publik Figur hingga Pebisnis Diminta Ikut Viralkan Tolak PPN 12 %, Kenapa?
-
Ngaku Ingin Perbaiki Citra KPK, Capim Michael Rolandi: Belakangan Banyak Berita Minor
-
Namanya Dikaitkan dengan Ahmad Luthfi, Publik Tebak Harga Mini Cooper Vanessa Nabila: Mau Dong Dipinjemin..
-
3 Rekomendasi Drama China yang Dibintangi Cheng Yi, Terbaru Ada Deep Lurk
-
Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ
Tag
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Generasi Z hingga Baby Boomers: Isran-Hadi Dominasi Survei Poltracking
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Kejar Mimpi di Samarinda: Konser CIMB Niaga Angkat Talenta Lokal
-
Pembagian Uang di Dome Balikpapan, Irma Suryani: Murni Kebiasaan, Bukan Kampanye