SuaraKaltim.id - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengatakan, pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsiblility (CSR) harus berbasis kebutuhan masyarakat dan program prioritas pemerintah.
Menurut dia, salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yakni terkait penurunan angka stunting atau gagal pertumbuhan pada anak karena kurangnya asupan gizi.
Melalui dana CSR tersebut, lanjutnya, diharapkan bisa membantu sejumlah kegiatan organisasi perangkat daerah dalam menekan angka stunting di daerah. Hal itu disampaikan Sri Wahyuni saat membuka kegiatan "Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bangga Kencana dan Gebyar Penghargaan Pentahelix dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Kaltim-Kaltara Tahun 2024", Rabu (16/10/2024) kemarin,
"Perusahaan bisa menyalurkan CSR-nya berkolaborasi dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dinas terkait, poin pentingnya harus sejalan dengan program prioritas pemerintah," katanya dikutip dari ANTARA, Kamis (17/10/2024).
Dia pun mengapresiasi kegiatan dalam upaya menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Bencana) dan percepatan penurunan stunting di wilayah Benua Etam itu.
“Terima kasih dan apresiasi kepada BKKBN. Karena urusan keluarga berencana, penanganan stunting itu bukan hanya urusan BKKBN, tetapi ini juga tanggung jawab seluruh stakeholder. Kita semua punya tanggung jawab menekan dan mengatasi stunting,” ucap Sri Wahyuni.
Baginya, penghargaan yang diberikan kepada perusahaan menunjukkan bahwa mitra-mitra kerja pemerintah daerah sudah memberikan kontribusi untuk penanganan stunting baik di sektor hulu maupun hilirnya.
Dia berharap, tanggung jawab sosial tidak hanya menggugurkan kewajiban perusahaan yang memang memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Kaltim dan regional.
"Tapi, juga ini untuk membangun hubungan yang baik, investasi sosial dan budaya yang baik antara mitra kerja dengan masyarakat," sebutnya.
Baca Juga: Disdikbud Kaltim Galang Aksi Percepatan Data Anak Tidak Sekolah untuk Pendidikan Berkualitas
Sri Wahyuni juga berharap kolaborasi pemerintah dengan seluruh stakeholder dapat terus ditingkatkan untuk percepatan penurunan stunting dari sektor hulu dan hilirnya.
Termasuk, kerja sama yang telah terjalin baik antara Pemprov Kaltim dengan TNI dalam hal ini Kodam VI Mulawarman.
"Bagi Pemprov Kaltim, selain stunting, sudah sejak lama bekerja sama dengan TNI misalnya untuk pembangunan rumah layak huni. Lalu, sekarang dengan adanya program air bersih, kita berharap CSR perusahaan-perusahaan, untuk daerah-daerah remote yang kesulitan untuk sumber daya air bersih bisa bekerja sama dengan Kodam VI Mulawarman yang memiliki alat pendeteksi sumber air bersih dan membantu sanitasi yang dibutuhkan masyarakat untuk pencegahan stunting," jelas Sri Wahyuni. (Nad/ADV/Diskominfo Kaltim).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- Urutan Pemakaian Air Mawar, Moisturizer, dan Sunscreen di Pagi Hari yang Tepat
- 15 Kode Redeem FF Terbaru 27 September 2026, Lengkap Trik Jitu Dapatkan Bundle Sasuke
- 9 Bedak Padat dan Tabur Terbaik di Indomaret di Bawah 50 Ribu
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
Terkini
-
Kaltim Hadapi Tantangan Backlog 591 Ribu KK, Program Rumah Subsidi Digenjot
-
BKSDA Kaltim Lepasliarkan Orang Utan yang Viral Melintas di Jalan
-
Kawat Medis Tertinggal Dalam Jantung, Dugaan Malpraktik di RSUD Samarinda
-
PHRI Kritik Gubernur Rudy Mas'ud yang Utamakan Hotel BUMD untuk Kegiatan Dinas
-
Rudy Mas'ud Arahkan Kegiatan ke Hotel BUMD, Dinas Pariwisata Ungkap Alasannya