SuaraKaltim.id - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengatakan, pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsiblility (CSR) harus berbasis kebutuhan masyarakat dan program prioritas pemerintah.
Menurut dia, salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yakni terkait penurunan angka stunting atau gagal pertumbuhan pada anak karena kurangnya asupan gizi.
Melalui dana CSR tersebut, lanjutnya, diharapkan bisa membantu sejumlah kegiatan organisasi perangkat daerah dalam menekan angka stunting di daerah. Hal itu disampaikan Sri Wahyuni saat membuka kegiatan "Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bangga Kencana dan Gebyar Penghargaan Pentahelix dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Kaltim-Kaltara Tahun 2024", Rabu (16/10/2024) kemarin,
"Perusahaan bisa menyalurkan CSR-nya berkolaborasi dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dinas terkait, poin pentingnya harus sejalan dengan program prioritas pemerintah," katanya dikutip dari ANTARA, Kamis (17/10/2024).
Dia pun mengapresiasi kegiatan dalam upaya menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Bencana) dan percepatan penurunan stunting di wilayah Benua Etam itu.
“Terima kasih dan apresiasi kepada BKKBN. Karena urusan keluarga berencana, penanganan stunting itu bukan hanya urusan BKKBN, tetapi ini juga tanggung jawab seluruh stakeholder. Kita semua punya tanggung jawab menekan dan mengatasi stunting,” ucap Sri Wahyuni.
Baginya, penghargaan yang diberikan kepada perusahaan menunjukkan bahwa mitra-mitra kerja pemerintah daerah sudah memberikan kontribusi untuk penanganan stunting baik di sektor hulu maupun hilirnya.
Dia berharap, tanggung jawab sosial tidak hanya menggugurkan kewajiban perusahaan yang memang memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Kaltim dan regional.
"Tapi, juga ini untuk membangun hubungan yang baik, investasi sosial dan budaya yang baik antara mitra kerja dengan masyarakat," sebutnya.
Baca Juga: Disdikbud Kaltim Galang Aksi Percepatan Data Anak Tidak Sekolah untuk Pendidikan Berkualitas
Sri Wahyuni juga berharap kolaborasi pemerintah dengan seluruh stakeholder dapat terus ditingkatkan untuk percepatan penurunan stunting dari sektor hulu dan hilirnya.
Termasuk, kerja sama yang telah terjalin baik antara Pemprov Kaltim dengan TNI dalam hal ini Kodam VI Mulawarman.
"Bagi Pemprov Kaltim, selain stunting, sudah sejak lama bekerja sama dengan TNI misalnya untuk pembangunan rumah layak huni. Lalu, sekarang dengan adanya program air bersih, kita berharap CSR perusahaan-perusahaan, untuk daerah-daerah remote yang kesulitan untuk sumber daya air bersih bisa bekerja sama dengan Kodam VI Mulawarman yang memiliki alat pendeteksi sumber air bersih dan membantu sanitasi yang dibutuhkan masyarakat untuk pencegahan stunting," jelas Sri Wahyuni. (Nad/ADV/Diskominfo Kaltim).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Strategi BRI Melejitkan Potensi Ekonomi Lokal Lewat UMKM Desa
-
Sakit Hati Sering Diolok-olok, Pegawai Bakar Ruang Rapat Diskominfo Kukar
-
Rumah Sakit Baru di Samarinda Ini Siapkan Teknologi Baca DNA
-
BRI Dukung Penempatan Dana SAL, Perkuat Likuiditas dan Kredit Produktif
-
UNU Kaltim Bangun Kampus Berdampak Lewat Penguatan Publikasi Ilmiah