SuaraKaltim.id - Pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo mengingatkan agar pemerataan ekonomi dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), tidak hanya menjadi jargon politik semata. Hal itu ditegaskan Purwadi di Samarinda, Kamis (05/12/2024) kemarin.
"Harus ada realisasi nyata. Jangan sampai isu ini hanya jadi jualan politik saat kampanye," ucapnya, disadur dari ANTARA, Jumat (06/12/2024).
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kalimantan Timur tinggal menunggu hasilnya. Hasil hitung cepat menunjukkan sejumlah pasangan calon unggul, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam waktu dekat, tiba saatnya para pemimpin terpilih membuktikan janji-janji kampanyenya, terutama terkait pemerataan pembangunan di lima tahun ke depan.
Faktanya, masih banyak desa di Kaltim yang belum menikmati listrik sepenuhnya. Krisis air bersih juga masih menghantui sejumlah wilayah.
Belum lagi ketimpangan infrastruktur pendidikan dan akses jalan yang menjadi kendala berat bagi masyarakat di wilayah pedalaman seperti di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
"Kesejahteraan masyarakat yang merata tak akan terwujud jika masalah-masalah mendasar ini tidak dituntaskan secara komprehensif," ujar Purwadi.
Purwadi menyarankan agar pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat memprioritaskan program unggulan pemerataan pembangunan dalam waktu dekat.
"Kurangi belanja operasional pemerintah yang tidak perlu. Fokus pada penyelesaian PR infrastruktur jalan, baik jalan penghubung, provinsi, kabupaten, hingga jalan tani sebagai konektivitas lumbung pangan daerah," jelasnya.
Baca Juga: Disdikbud Kaltim: Infrastruktur dan Kualitas Pendidikan di Daerah 3T Jadi Prioritas
Selain itu, infrastruktur sekolah, terutama tingkat SMA/SMK di wilayah 3T, juga perlu menjadi perhatian utama.
"Peningkatan infrastruktur sekolah di wilayah 3T diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah," ucap Purwadi.
Menurut Purwadi lagi, pemerataan ekonomi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal.
"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat di wilayah 3T," ujar Purwadi.
Pemerintah perlu memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah 3T. Hal ini akan meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas masyarakat.
Potensi ekonomi lokal di wilayah 3T juga perlu dikembangkan melalui program pendampingan dan akses permodalan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jari Buntung Usai Caesar di RS Islam Pondok Kopi, Pasien BPJS Tolak Kompensasi Rp275 Juta
- Driver Ojol yang Dilindas Rantis Polisi di Pejompongan Tewas!
- FC Twente Suntik Mati Karier Mees Hilgers: Dikasih 2 Pilihan Sulit
- Driver Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Brimob Bernama Affan Kurniawan
- Innalillahi! Pengemudi Ojol yang Dilindas Mobil Rantis Brimob Meninggal Dunia
Pilihan
-
Gedung DPRD NTB Dibakar, Komputer Hingga Kursinya Dijarah
-
Aksi Demo Polisi Tumpah di Bali, Ratusan Ojol dan Mahasiswa Geruduk Polda Bali
-
UPDATE: Daftar Demo di Semua Kota dan Kabupaten di Indonesia 25-30 Agustus 2025
-
Affan Kurniawan Dilindas Brimob, Raksasa Liga Prancis Suarakan Keadilan
-
Jurnalis Surabaya Jadi Korban Ricuh Demo di Depan Gedung Negara Grahadi
Terkini
-
Saldo Gratis Masuk Dompet Digital? Cek Link Dana Kaget Terbaru!
-
Langkah Strategis Sambut IKN, PPU Kirim 11 Pelajar Kuliah ke Bali dengan Beasiswa Penuh
-
Satpol PP Samarinda Pasang Banner Larangan Jualan di Trotoar APT Pranoto
-
Pemkot Bontang Batasi Waktu Tinggal Rusunawa, Hanya Dua Periode
-
Siapa Isi IKN Lebih Dulu? DPR Dorong BUMN, Erick Thohir: Nanti...