Perlunya Aturan Tegas untuk Kepastian Pemindahan Pemerintahan ke IKN 2028, Kata Guru Besar UMY

SuaraKaltim.id - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Eko Priyo Purnomo menekankan, pentingnya dasar hukum yang tegas untuk memastikan kelancaran proses pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto perlu segera merancang undang-undang bersama DPR RI untuk menetapkan tanggal resmi pemindahan ibu kota. Hal itu ia sampaikan di Jakarta, Rabu (11/12/2024) lalu.

"Tanpa regulasi yang jelas, kepastian hukum, investasi, dan politik lingkungan terkait IKN akan terancam. Untuk itu, sebuah keputusan presiden atau undang-undang harus diteken, memastikan bahwa perpindahan pemerintahan ke IKN dilakukan pada 2028," ujar Prof. Eko, dikutip dari ANTARA, Rabu (18/12/2024).

Fasilitas Dasar dan Adaptasi Jadi Prioritas

Baca Juga: Presiden Prabowo Akan Mulai Berkantor di IKN pada 2028, Analis: Belum Tentu Ibu Kota Pindah

Selain aspek hukum, Prof. Eko menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas dasar bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke IKN.

Baginya, kebutuhan seperti perumahan, sekolah untuk anak ASN, layanan kesehatan, hingga pasar harus menjadi perhatian utama agar proses transisi berjalan lancar.

"ASN yang dipindahkan beserta keluarganya membutuhkan jaminan fasilitas dasar. Tanpa itu, proses pemindahan justru akan menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan sosial bagi mereka," tambahnya.

Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan adaptasi sosial di wilayah IKN. Menurut Prof. Eko, masyarakat lokal dan pendatang, termasuk ASN, harus disiapkan untuk hidup berdampingan dalam lingkungan baru yang didukung infrastruktur modern.

Peran IKN sebagai Pusat Politik Tahun 2028

Baca Juga: Drama Tak Berujung: ASN Batal Pindah ke IKN, dari 2024 ke Lebaran 2025, Gimana Akhirnya?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintahan akan dipindahkan ke IKN setelah infrastruktur utama—seperti kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif—siap beroperasi penuh.