MCU Gratis Bontang: 36 Persen Ditanggung Pusat, Bagaimana Nasib Sisanya?

SuaraKaltim.id - Program Medical Check Up (MCU) gratis di Kota Bontang siap dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kepastian nomenklatur dari Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang, Bahtiar Mabe, menjelaskan bahwa program ini sudah mendapatkan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan, namun ada beberapa hal yang perlu dipastikan sebelum dijalankan.

Bahtiar menyebutkan bahwa sesuai juknis, Pemerintah Pusat hanya akan menanggung biaya pemeriksaan gratis bagi 36 persen dari total jumlah penduduk di setiap daerah. Berdasarkan data jumlah penduduk Bontang pada 2023 yang mencapai 189.968 orang, hanya 68.388 orang yang dapat memperoleh fasilitas MCU gratis ini.

"Kalau pusat hanya tanggung 36 persen. Terus sisanya gimana? Makanya kami masih tunggu juga ini kepastiannya," kata Bahtiar, dilansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (15/01/2025).

Tantangan Pelaksanaan Program

Baca Juga: Profesor Unmul: MBG Penting untuk Siswa Kurang Mampu di Kalimantan Timur

Selain masalah jumlah penerima manfaat, pelaksanaan program ini juga menghadapi kendala terkait lokasi pemeriksaan. Bahtiar mengungkapkan bahwa jika pemeriksaan hanya dilakukan di Puskesmas, maka dikhawatirkan tidak semua pasien dapat terlayani dengan optimal, mengingat keterbatasan fasilitas.

Saat ini, Bontang hanya memiliki enam Puskesmas yang tersebar di tiga kecamatan, yakni dua Puskesmas di Bontang Utara, tiga di Bontang Selatan, dan satu di Bontang Barat. Dengan jumlah tersebut, Bahtiar menilai Puskesmas akan kewalahan jika harus menangani ribuan pasien untuk program MCU gratis.

"Soal tempat juga masih kami bahas. Terus agar tidak tebang pilih, kualifikasi penerima juga masih ditunggu," ujarnya.

Upaya Pemkot untuk Memperluas Cakupan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang saat ini tengah mencari solusi agar seluruh warga Bontang dapat terakomodir dalam program MCU ini. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggung biaya pemeriksaan bagi sisa warga yang tidak ditanggung Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Rp 17 Ribu untuk Porsi MBG Pelajar Kaltim, Pengamat: Harusnya di Atas Rp 25 Ribu

Namun, Bahtiar menegaskan bahwa keputusan tersebut akan bergantung pada kondisi keuangan daerah.