SuaraKaltim.id - Program Medical Check Up (MCU) gratis di Kota Bontang siap dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kepastian nomenklatur dari Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang, Bahtiar Mabe, menjelaskan bahwa program ini sudah mendapatkan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan, namun ada beberapa hal yang perlu dipastikan sebelum dijalankan.
Bahtiar menyebutkan bahwa sesuai juknis, Pemerintah Pusat hanya akan menanggung biaya pemeriksaan gratis bagi 36 persen dari total jumlah penduduk di setiap daerah. Berdasarkan data jumlah penduduk Bontang pada 2023 yang mencapai 189.968 orang, hanya 68.388 orang yang dapat memperoleh fasilitas MCU gratis ini.
"Kalau pusat hanya tanggung 36 persen. Terus sisanya gimana? Makanya kami masih tunggu juga ini kepastiannya," kata Bahtiar, dilansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (15/01/2025).
Tantangan Pelaksanaan Program
Selain masalah jumlah penerima manfaat, pelaksanaan program ini juga menghadapi kendala terkait lokasi pemeriksaan. Bahtiar mengungkapkan bahwa jika pemeriksaan hanya dilakukan di Puskesmas, maka dikhawatirkan tidak semua pasien dapat terlayani dengan optimal, mengingat keterbatasan fasilitas.
Saat ini, Bontang hanya memiliki enam Puskesmas yang tersebar di tiga kecamatan, yakni dua Puskesmas di Bontang Utara, tiga di Bontang Selatan, dan satu di Bontang Barat. Dengan jumlah tersebut, Bahtiar menilai Puskesmas akan kewalahan jika harus menangani ribuan pasien untuk program MCU gratis.
"Soal tempat juga masih kami bahas. Terus agar tidak tebang pilih, kualifikasi penerima juga masih ditunggu," ujarnya.
Upaya Pemkot untuk Memperluas Cakupan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang saat ini tengah mencari solusi agar seluruh warga Bontang dapat terakomodir dalam program MCU ini. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggung biaya pemeriksaan bagi sisa warga yang tidak ditanggung Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Profesor Unmul: MBG Penting untuk Siswa Kurang Mampu di Kalimantan Timur
Namun, Bahtiar menegaskan bahwa keputusan tersebut akan bergantung pada kondisi keuangan daerah.
"Masih banyak loh itu sisanya. Mau gimana. Kalau ditanggung pakai APBD, kita lihat juga memadai atau tidak," katanya.
Pemkot Bontang berkomitmen untuk membahas rencana ini lebih lanjut, termasuk menyusun kualifikasi penerima manfaat agar pelaksanaan program dapat berjalan adil dan merata. Bahtiar berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan program ini bisa segera dijalankan tanpa kendala berarti.
Menunggu Kepastian
Sampai saat ini, Dinkes Bontang masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan program. Bahtiar berharap keputusan segera keluar sehingga persiapan di tingkat daerah dapat dimatangkan.
Program MCU gratis ini diharapkan menjadi salah satu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Bontang. Namun, tantangan dalam hal teknis dan pendanaan harus segera diselesaikan agar program ini dapat berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Tak Bisa Diganti Uang Pribadi Gubernur, Kursi Pijat Rudy Mas'ud Bakal Dipindah
-
Pelajar SMK Samarinda Meninggal karena Sepatu Kekecilan, Ibu Ungkap Kronologi
-
Mensos Respons Kasus Siswa SMK Samarinda Meninggal usai Keluhkan Sepatu Sempit
-
Pemprov Kaltim Klarifikasi Perihal Heboh Anggaran Laundry Gubernur Senilai Rp450 Juta
-
Siswa Meninggal Gegara Sepatu Kekecilan, DPRD Samarinda Singgung Pendataan Lemah