SuaraKaltim.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 secara nasional belum terlaksana di Kota Samarinda, bahkan mengalami penundaan.
Rencana awal, Pemerintahan Kota (Pemkot) Samarinda menjadwalkan pelaksanaanya pada 13 Januari 2025. Namun, tertunda akibat masih adanya proses administrasi yang perlu diselesaikan.
Sebelumnya, pada Desember lalu, uji coba program telah dilakukan di tiga sekolah di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Yaitu di TK Kartika V-11, SDN 004, dan SMPN 4. Dari uji coba tersebut diketahui biaya untuk satu porsi makan bergizi di Samarinda mencapai Rp15 ribu.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan dukungan penuh pemkot terhadap program nasional ini. Menurutnya, koordinasi terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan MBG di Samarinda.
“Kami tegak lurus dengan pemerintah pusat. Kalau ada kekurangan sana-sini, sudah selayaknya pemerintah daerah ikut membantu,” ujar Andi Harun, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (15/01/2025).
Ia juga menanggapi anggaran Rp 10 ribu yang ditetapkan untuk setiap porsi makanan bergizi gratis. Menurutnya, anggaran yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 2025 sebesar 6,5 persen sudah cukup untuk menyediakan makanan bergizi.
“Namun, kita tidak boleh hanya memandang dari satu aspek saja. Misalnya, dengan anggaran itu mungkin untung bagi penyedia kecil, tapi kita harus lihat secara keseluruhan,” jelasnya.
Andi Harun menambahkan, jika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program ini, Pemkot Samarinda siap untuk berkontribusi.
“Kalaupun kurang, saya kira pemerintah Kota Samarinda akan ikut serta dalam mensukseskan kegiatan program makan bergizi gratis ini,” tambahnya.
Baca Juga: Profesor Unmul: MBG Penting untuk Siswa Kurang Mampu di Kalimantan Timur
Menanggapi pertanyaan apakah kekurangan anggaran akan dimasukkan ke dalam APBD, Andi Harun menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap koordinasi.
“Nanti akan kita update kepada teman-teman semuanya. Kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin menjelaskan penundaan terjadi atas keputusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya menerima informasi bahwa sementara ditunda lagi oleh tim SPPG,” ungkap Asli.
Meski demikian, Asli memastikan program ini nantinya akan mencakup seluruh siswa sekolah, baik negeri maupun swasta.
“Persiapannya harus matang. Jika sudah siap, semua siswa akan mendapatkan manfaatnya,” ucapnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
Terkini
-
Diskon Iuran BPJS untuk Ojol dan Pekerja Informal, Cukup Bayar Separuh
-
Pekerja Peserta BPJS Kini Bisa Cicil Rumah dengan Bunga Lebih Ringan
-
Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 8+4+5 untuk Jaga Daya Tahan Rakyat
-
DPR Desak KPU Klarifikasi Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres
-
Prabowo Dorong Negosiasi, Saham Indonesia di Freeport Bisa Lebih dari 10%