MBG Samarinda: Terhalang Administrasi, Tapi Pemkot Optimistis Jalan

SuaraKaltim.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 secara nasional belum terlaksana di Kota Samarinda, bahkan mengalami penundaan.

Rencana awal, Pemerintahan Kota (Pemkot) Samarinda menjadwalkan pelaksanaanya pada 13 Januari 2025. Namun, tertunda akibat masih adanya proses administrasi yang perlu diselesaikan.

Sebelumnya, pada Desember lalu, uji coba program telah dilakukan di tiga sekolah di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Yaitu di TK Kartika V-11, SDN 004, dan SMPN 4. Dari uji coba tersebut diketahui biaya untuk satu porsi makan bergizi di Samarinda mencapai Rp15 ribu.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan dukungan penuh pemkot terhadap program nasional ini. Menurutnya, koordinasi terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan MBG di Samarinda.

Baca Juga: Profesor Unmul: MBG Penting untuk Siswa Kurang Mampu di Kalimantan Timur

“Kami tegak lurus dengan pemerintah pusat. Kalau ada kekurangan sana-sini, sudah selayaknya pemerintah daerah ikut membantu,” ujar Andi Harun, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (15/01/2025).

Ia juga menanggapi anggaran Rp 10 ribu yang ditetapkan untuk setiap porsi makanan bergizi gratis. Menurutnya, anggaran yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 2025 sebesar 6,5 persen sudah cukup untuk menyediakan makanan bergizi.

“Namun, kita tidak boleh hanya memandang dari satu aspek saja. Misalnya, dengan anggaran itu mungkin untung bagi penyedia kecil, tapi kita harus lihat secara keseluruhan,” jelasnya.

Andi Harun menambahkan, jika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program ini, Pemkot Samarinda siap untuk berkontribusi.

“Kalaupun kurang, saya kira pemerintah Kota Samarinda akan ikut serta dalam mensukseskan kegiatan program makan bergizi gratis ini,” tambahnya.

Baca Juga: Tarif Liar dan Ketidakjelasan Parkir, Dishub Samarinda Diaudit Total

Menanggapi pertanyaan apakah kekurangan anggaran akan dimasukkan ke dalam APBD, Andi Harun menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap koordinasi.