UMKM Berdaya Saing Global Jadi Strategi Menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2025

SuaraKaltim.id - Dalam tiga dekade terakhir sejak tahun 1993, Indonesia telah digolongkan sebagai negara dengan pendapatan menengah. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempercepat pertumbuhan ekonominya agar dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan sejak tahun 2021, UMKM telah memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia dan lebih dari 90% dalam penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kapasitas UMKM Indonesia agar mereka dapat bersaing di tingkat internasional, melakukan ekspor, dan tentunya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia.

CEO Grup BRI, Sunarso menyatakan bahwa pembiayaan untuk UMKM itu penting, dan itulah sebabnya BRI telah memberikan 82% dari dukungan finansialnya untuk UMKM.

Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Candra Buana menuturkan, Bappenas saat ini sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 yang merupakan penerjemahan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Sebelum itu kami sampaikan dulu beberapa tantangan yang sedang kita hadapi dalam beberapa hari ini bahwa pertama adalah terkait dengan pertumbuhan inklusif di Indonesia memang ini masih relatif tertinggal dibandingkan negara lainnya. Jadi kalau kita lihat di dalam inklusif indeks, ini masih tertinggal yaitu kita lebih dari 10 besar di sini, di samping itu kita juga ada ketimpangan pendapatan. Jadi kalau dibandingkan negara-negara lain kita nomor dua tertinggi,” paparnya.

Ia menjelaskan, produktivitas merupakan modal yang penting ketika ingin membangun suatu bangsa dan jika di bandingkan dengan negara-negara sekawasan, Indonesia memang agak tertinggal terlihat dari skor Visa yang masih relatif rendah, human capital index juga masih rendah, jika dibandingkan negara lain.

Menurutnya, penurunan penduduk kelas menengah hingga terjadi PHK, merupakan tantangan sendiri untuk perekonomian ke depan terlebih dengan adanya ketidakpastian perekonomian akibat situasi geopolitik dan juga geoekonomi dunia.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang cukup luas tetapi ada kesenjangan antar wilayah yang cukup tinggi di dalam pembangunan kita.

Baca Juga: Direktur Digital & IT: Keamanan Data BRI Memenuhi Standar Internasional

“Kalau kita lihat, pembangunan itu masih didominasi oleh bagian barat Indonesia, sementara timur relatif tertinggal,” terang Eka.

Ia menambahkan, saat ini yang menjadi salah satu konsen adalah bagaimana kita bisa tumbuh tinggi seiring dengan visi Indonesia emas 2045.

“Di dalam hal ini, kita hanya punya waktu sekitar 21 tahun, itu bukan tahun yang tidak panjang. Untuk itu kita harus bisa keluar dari middle income trap.Pertanyaannya bagaimana carany? Jadi caranya adalah pertama adalah memang ekonomi harus tumbuh paling tidak 6 sampai 7%. 7% itu kita bisa keluar sebelum 2040, 6% itu adalah kita akan keluar sekitar tahun 2041, nah ini yang yang menjadi apa syarat untuk kita maju,” imbuh Eka.

Saat memasuki era Indonesia emas 2045, Eka menjelaskan bahwa pemerintah ingin pendapatan perkapita setara dengan negara maju yaitu sebesar 30.300 USD. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kita bisa menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Ketiga itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan human capital masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat bagaimana kita bisa pengaruh dan apa leadership kita di kawasan meningkat. Dan terakhir yang adalah bagaimana kita mengadress isu lingkungan.

“Kalau kita lihat, tadi saya sudah bicara mengenai longterm plan, sekarang kita masuk bagaimana kita menterjemahkan visi misi dari Asta Cita itu. Bapak Ibu sekalian rpjmn 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan ini akan dilaksanakan kepada seluruh wilayah dan dipantau secara berkala,” ucap Eka.

Hal tersebut didukung oleh Trisula pembangunan yaitu adalah pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, kemudian SDM berkualitas yang memiliki sasaran jangka menengahnya untuk dicapai dalam waktu kurun waktu 5 tahun ke depan.