64 Ribu Wisatawan Kunjungi IKN, Balikpapan Jadi Titik Transit Utama

SuaraKaltim.id - Posisi Kota Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) kini semakin krusial, tak hanya dalam sektor logistik dan transportasi, tetapi juga dalam sektor pariwisata.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan yang menjadikan Balikpapan sebagai titik persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan IKN.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma, di Balikpapan, Selasa (15/04/2025).

"Dari hasil evaluasi, banyak wisatawan menginap di Balikpapan sebelum melanjutkan perjalanan ke IKN," kata Cokorda Ratih Kusuma, dikutip dari ANTARA, Rabu (16/04/2025).

Baca Juga: Bandara IKN Rampung, Siap Beroperasi Tapi Terbatas

Selain berkunjung ke IKN, para wisatawan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksplorasi destinasi wisata lokal di Balikpapan yang dikenal kaya akan wisata bahari.

Berdasarkan data Disparpora, selama libur Lebaran lalu tercatat sekitar 64.000 wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, berkunjung ke IKN dengan Balikpapan sebagai kota transit utama.

"Sebagian besar para wisatawan tersebut memilih Balikpapan sebagai kota persinggahan, oleh sebab itu kami mengapresiasi perkembangan IKN yang menjadi magnet wisatawan," ucapnya.

Para pelancong ini datang dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Surabaya, Kalimantan Selatan, hingga Bali.

Kehadiran mereka memberi dampak ekonomi yang nyata, khususnya di sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM.

Baca Juga: Menteri PU Akan Presentasi Terakhir soal Desain Legislatif IKN ke Presiden Prabowo

"Terjadi peningkatan lama tinggal (length of stay) wisatawan di hotel-hotel Balikpapan, UMKM dan sektor transportasi pun mengalami peningkatan omzet selama periode tersebut," ujar Ratih.

Untuk memperkuat peran sebagai hub wisata Kalimantan Timur (Kaltim), Disparpora menggandeng pelaku industri dan asosiasi seperti JMP, Asita, dan Astindo dalam menyusun paket wisata terintegrasi.

Paket ini mengombinasikan kunjungan ke IKN dengan destinasi unggulan di Balikpapan, Berau, dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Salah satu potensi wisata yang kini mulai mencuri perhatian adalah wisata bahari dari Teluk Balikpapan menuju Jembatan Pulau Balang, jalur strategis yang mengarah langsung ke kawasan IKN.

"Saat ini terdapat dua operator wisata bahari yang telah beroperasi menggunakan kapal pinisi," sebutnya.

Namun, pengembangan wisata laut ini belum sepenuhnya mulus. Ada beberapa kendala administratif yang masih dihadapi, terutama terkait kerja sama dengan KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan).

"Meskipun begitu, operator yang masih berjalan mencatat okupansi tinggi, menunjukkan tingginya minat wisatawan terhadap wisata laut menuju IKN," tambahnya.

Tahap II Pembangunan IKN Dimulai, Pemerintah Gelontorkan Rp 48,8 Triliun dari APBN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa Tahap II pembangunan untuk periode 2025–2029 telah resmi dimulai, menandai kelanjutan upaya menjadikan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan nasional.

"Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," ujar Basuki dalam keterangan resmi Humas OIKN yang diterima di Samarinda, Rabu (16/04/2025).

Dalam tahap ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 48,8 triliun dari APBN.

Anggaran tersebut difokuskan pada penyelesaian berbagai infrastruktur strategis, termasuk kompleks legislatif, yudikatif, serta pengembangan ekosistem pendukung dan pembukaan akses menuju Wilayah Perencanaan (WP) 2 IKN.

Tak hanya pembangunan baru, anggaran itu juga mencakup kebutuhan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang telah rampung.

Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat keberlanjutan dan kualitas aset perlu dijaga secara konsisten.

Di luar APBN, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) juga menjadi pendorong utama pembangunan.

Melalui KPBU, disiapkan pendanaan sebesar Rp 60,93 triliun, yang akan digunakan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, jalan, serta jaringan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di KIPP.

Tak ketinggalan, proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) juga masuk dalam rencana KPBU.

Guna memastikan sinergi antar-lembaga berjalan optimal, OIKN menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Selasa (15/04/2025).

Pertemuan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, konsultan, dan para pelaku konstruksi, serta digelar di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko 3, KIPP Nusantara.

Agenda tersebut menjadi forum strategis untuk mempererat koordinasi lintas sektor serta mengevaluasi seluruh proyek—baik yang telah selesai, sedang berlangsung, maupun yang akan segera dikerjakan.

Basuki menekankan pentingnya menjaga semangat pembangunan meski terdapat dinamika dalam kebijakan nasional.

"Pihaknya terus menghidupkan semangat kuat bagi semua pihak terkait untuk pembangunan infrastruktur di IKN," ujarnya.

Dengan berbagai strategi pendanaan dan penguatan kolaborasi, IKN diharapkan tak hanya menjadi simbol baru negara, tetapi juga contoh pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adaptif.