Lewati Target, Progres Hunian ASN di IKN Capai 98,14 Persen

SuaraKaltim.id - Proyek pembangunan rumah susun (rusun) bagi aparatur negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya mencerminkan komitmen negara dalam menyediakan hunian layak, tetapi juga menjadi ajang demonstrasi inovasi teknologi konstruksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nasional.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP mencatat progres signifikan pada pembangunan rusun ASN di IKN dengan capaian 98,14 persen.

Hal itu disampaikan Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, dalam keterangan resminya, Senin, 19 Mei 2025.

“Kami bangga dapat menjadi bagian dari pembangunan IKN dengan menghadirkan proyek hunian yang berkualitas dan berkelanjutan bagi para ASN,” ujar Joko, dikutip dari ANTARA, di hari yang sama.

Baca Juga: DPW Nasdem Kaltim Syok, Kader Terlibat Proyek Fiktif Rp 13,2 Miliar

Progres tersebut melampaui target awal sebesar 97,06 persen, mencatat percepatan pembangunan sebesar 1,08 persen.

Proyek yang bernilai Rp 1,87 triliun ini mulai digarap sejak 25 Agustus 2023 dan ditujukan bagi ASN, TNI, serta Polri yang akan bertugas di IKN.

Pembangunan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang perumahan di kawasan IKN.

Yang menarik, PTPP menerapkan serangkaian teknologi mutakhir dalam pengerjaan proyek ini.

Beberapa di antaranya adalah pemanfaatan keet-portable yang mengurangi limbah konstruksi, sistem bar bending scheduling dengan software Revit, serta penggunaan footing kolom berbasis lempung untuk menjaga kelembaban beton selama pengeringan.

Baca Juga: Di Jantung IKN, Kukar Serius Tekan Stunting Lewat 1.000 HPK

Untuk mempercepat proses sekaligus menjaga kualitas dan estetika, digunakan sistem Bekisting Aluminium Formwork dan facade precast.

Tak hanya cepat, inovasi ini juga diklaim ramah lingkungan.

“Dengan berbagai inovasi yang diterapkan, kami yakin proyek ini akan menjadi contoh pembangunan rumah susun modern yang efisien dan ramah lingkungan,” tambah Joko.

Tak heran, proyek rusun ASN di IKN ini mendapat sejumlah penghargaan nasional.

Di antaranya, penghargaan Proyek Perumahan Terbaik di Kawasan IKN dari Kementerian PUPR, Rekor MURI sebagai pembangunan tower siap huni tercepat, serta prestasi dalam kompetisi Construction Warriors Indonesia Construction Summit 2024.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, proyek ini menunjukkan bagaimana sinergi BUMN, teknologi, dan regulasi pemerintah dapat diwujudkan dalam proyek strategis nasional dengan hasil nyata dan berdampak.

Bukan Hanya untuk ASN, Hunian di IKN Juga Disiapkan bagi Rakyat Kecil

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial, dengan menyediakan hunian tidak hanya untuk aparatur negara, tetapi juga untuk masyarakat umum.

Hunian ini dibangun di kawasan IKN yang terletak di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, ketika ditemui di Sepaku, Minggu, 18 Mei 2025.

"Pemerintah sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN," ujar Basuki, dikutip dari ANTARA, Senin 19 Mei 2025.

Pernyataan itu merespons konsep "Kota Dunia untuk Semua" yang menjadi arah pembangunan IKN.

Menurut Basuki, langkah ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau progres pembangunan kawasan hunian beberapa hari lalu.

Selama kunjungannya, Maruarar menegaskan bahwa pembangunan rusun di IKN tak hanya ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, melainkan juga diperuntukkan bagi masyarakat umum.

"Kementerian PKP akan bangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat," ucapnya.

"Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum,” tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa arah kebijakan tersebut mencerminkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya akses hunian bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Arahan tersebut bertujuan agar masyarakat kecil juga mendapat tempat tinggal layak di IKN, sejajar dengan ASN, TNI, dan Polri.

Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga soal keadilan sosial.

“Komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.