Sistem Kepegawaian Direformasi, Bontang Tak Lagi Rekrut Tenaga Honorer

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi dan menjadi temuan dalam pemeriksaan lembaga pengawas.

Dengan rangkaian regulasi tersebut, Sudi menyebutkan bahwa Pemkot Bontang tidak punya banyak ruang untuk mengambil kebijakan lain terkait tenaga honorer.

Langkah-langkah ini, ujarnya, bukan sekadar bentuk kepatuhan administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan sistem birokrasi berjalan sesuai aturan dan tanggung jawab hukum.

Kontrak Diputus, 250 Honorer Bontang Gigit Jari Akibat Aturan Pusat

Baca Juga: Menghadapi Satwa Liar di IKN: Pelatihan Mitigasi Konflik untuk Pegawai Otorita

Sebanyak 250 tenaga honorer di Kota Bontang harus menerima kenyataan pahit: kontrak kerja mereka tak diperpanjang karena masa kerja belum genap dua tahun.

Keputusan ini tak lepas dari aturan nasional yang membatasi pengangkatan pegawai honorer di instansi pemerintah.

Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, turut buka suara atas kebijakan yang menimbulkan keresahan itu.

Dia mengaku terkejut masih ada tenaga kontrak yang dipekerjakan kurang dari dua tahun, padahal larangan sudah lama diberlakukan.

"Saya saja kaget kenapa masih ada tenaga kerja honorer di bawah 2 tahun. Padahal kan waktu itu sudah dilarang," ujar Neni, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu, 4 Juni 2025.

Baca Juga: Siapa Penyokong Ekonomi IKN? Intip 5 Daerah Paling Tajir di Kalimantan

Larangan yang dimaksud merujuk pada surat edaran Pemkot Bontang Nomor 800/1185/BKPSDM.02 yang diterbitkan pada 16 November 2021.

Surat tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 yang mengharuskan efisiensi anggaran, termasuk untuk belanja pegawai honorer.

Sejak saat itu, kepala perangkat daerah dilarang mengangkat tenaga kontrak baru. Namun nyatanya, praktik di lapangan masih terjadi.

Neni menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sepenuhnya keputusan pemerintah kota, melainkan instruksi langsung dari pusat yang berlaku nasional.

Dia juga menyebut bahwa surat penghentian kontrak terbaru sudah diteken Sekretaris Daerah dengan nomor B/800.1.2.2/519/BKPSDM/2025.

Meskipun sulit, Neni meminta tenaga honorer yang terdampak untuk tetap semangat dan mencari peluang baru.