Kaltim Bangun Fondasi Ketahanan Pangan Nasional dari Lahan Rawa

SuaraKaltim.id - Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menata ulang wajah sektor pertaniannya.

Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah provinsi memperkuat langkah konkret dengan memanfaatkan potensi lahan rawa sebagai sumber pertanian produktif yang berkelanjutan.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari program nasional Optimalisasi Lahan (Oplah), dan menunjukkan keseriusan Kaltim dalam membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menyebut bahwa tahun 2025 ini, hampir 14 ribu hektare lahan rawa siap dikembangkan.

Baca Juga: EBIFF 2025, Strategi Kaltim Dorong Ekonomi Kreatif dan Produk Lokal Go Global

Hal itu disampaikan Siti saat ditemui di Samarinda, Jumat, 13 Juni 2025.

“Seluruh lokasi program ini telah melalui proses seleksi ketat dan disusun dalam dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa,” jelas Siti Farisyah Yana saat ditemui di Samarinda, Jumat.

Pengelolaan ini menyasar enam wilayah strategis di Kaltim: Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Samarinda. Totalnya mencakup 13.973 hektare dengan dukungan lapangan dari 70 Brigade Pangan.

“Kelompok tani harus menyatakan kesanggupan menjalankan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang berlaku,” tambah Yana.

Tidak semua lahan bisa langsung digarap. Lokasi harus memenuhi syarat bebas konflik, bukan hutan lindung atau lahan gambut yang termasuk moratorium, serta memiliki ketersediaan air yang memadai. Fokus utama adalah lahan rawa pasang surut dan lebak yang selama ini belum dimaksimalkan untuk panen dua kali setahun.

Baca Juga: Atasi Banjir Kaltim Tak Bisa Parsial, Pemprov Dorong Tata Kelola DAS Terpadu

Kaltim menekankan bahwa program ini bukan sekadar pengolahan teknis lahan. Pemerintah daerah memastikan hanya petani aktif dalam kelompok tani yang dilibatkan, sehingga program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Program ini tak hanya memperkuat ketersediaan pangan lokal, tapi juga mempertegas peran Kaltim sebagai penyokong utama pangan nasional, terutama menyongsong hadirnya IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia,” tegas Yana.

Dengan potensi dan komitmen ini, Kaltim menunjukkan dirinya bukan hanya sebagai wilayah penyangga IKN, tetapi juga sebagai pilar utama dalam ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

Gratispol Digeber, Pemprov Kaltim Gratiskan UKT 33 Ribu Mahasiswa Baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong transformasi sektor pendidikan tinggi melalui program unggulan bertajuk Gratispol.

Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi generasi muda, khususnya melalui penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, Sabtu, 14 Juni 2025.

"Target kami untuk tahun ini sebanyak 33 ribu mahasiswa baru, menggratiskan biaya UKT mereka setelah diterima di perguruan tinggi," sebut Dasmiah, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 15 Juni 2025.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut visi pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Seno Aji, sebagai bentuk konkret dari komitmen membangun SDM unggul di tengah momentum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Sebanyak 53 perguruan tinggi di wilayah Kaltim telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov untuk mengakomodasi program Gratispol.

Fokus penganggaran pun telah diatur proporsional, yakni 50 persen untuk jenjang S1, 30 persen untuk S2, dan 20 persen untuk S3.

"Kami juga membatasi beasiswa ke luar daerah, hanya untuk 10 perguruan tinggi terbaik. Harapannya agar anak-anak Kaltim tetap memilih kuliah di daerah sendiri. Ini untuk mendukung perkembangan perguruan tinggi di Kaltim agar bisa bersaing secara nasional," lanjut Dasmiah.

Tahap awal implementasi program ini pada 2025 akan diprioritaskan untuk mahasiswa baru.

Selanjutnya, Pemprov Kaltim menargetkan perluasan manfaat Gratispol bagi seluruh mahasiswa aktif.

"Sistem pembayaran dilakukan langsung oleh kami melalui Bank Kaltimtara ke perguruan tinggi. Namun, tetap menggunakan sistem by name by address, jadi identitas penerima sangat jelas," imbuhnya.

Menurut Dasmiah, program ini tak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi strategi peningkatan kualitas dan daya saing institusi pendidikan tinggi di daerah.

"Terkait perbedaan antara tahun anggaran dan tahun akademik, kami harap perguruan tinggi bisa memberikan kelonggaran, khususnya bagi mahasiswa yang tidak mampu, agar tidak harus membayar UKT di awal. Mahasiswa yang mampu boleh membayar lebih dulu, dan akan diganti secara penuh tanpa potongan," tutur Dasmiah.