Dukung Stabilitas Pangan, Pemprov Kaltim Gencarkan GPM Rutin Bulanan

SuaraKaltim.id - Gerakan Pangan Murah (GPM) kini bukan lagi sekadar event sesekali, melainkan bagian dari strategi serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menjawab persoalan harga pangan dan daya beli masyarakat.

Di tengah ancaman inflasi dan naik-turunnya harga kebutuhan pokok, kehadiran GPM makin terasa relevan dan dibutuhkan.

Komitmen ini ditegaskan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim yang menjadikan GPM sebagai agenda rutin.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia, kegiatan ini berjalan secara konsisten.

Baca Juga: Di Kaltim Baru 8 dari 10 Daerah, Kawasan Tanpa Rokok Wajib Diatur Lewat Perda

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Amaylia Dina Widyastuti, Kamis, 18 Juni 2025.

“Jadi kami berusaha untuk mengadakan kegiatan ini setiap bulan dengan dukungan anggaran APBD dan APBN, serta fasilitasi dari Bank Indonesia,” kata Amaylia.

Pola pelaksanaan GPM juga terus diperluas. Di Samarinda, misalnya, titik pelaksanaannya dibuat fleksibel—mulai dari halaman kantor DPTPH, kawasan Taman Samarendah, sejumlah kecamatan seperti Samarinda Utara, hingga lokasi ikonik seperti Kantor Gubernur dan TVRI.

Pendekatan ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang terjangkau.

Bahkan di tengah efisiensi anggaran, respons masyarakat terhadap GPM sangat menggembirakan.

Baca Juga: Jaga Sawah, Jaga Ketahanan Pangan IKN: Pemkab PPU Siapkan Regulasi Cegah Alih Fungsi

Amaylia menyebutkan, antusiasme warga terlihat dari ramainya pengunjung saat GPM digelar di Museum Samarinda, Minggu 14 Juni 2025 lalu.

Mayoritas datang selepas olahraga pagi di Taman Samarendah, menciptakan suasana segar khas pasar rakyat.

Namun, distribusi bahan pokok strategis belum sepenuhnya lancar. Amaylia menjelaskan, beras jenis SPHP dari Bulog belum dapat didistribusikan karena menunggu penugasan resmi.

"Saat ini, beras SPHP medium belum didistribusikan karena menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional. Padahal, beras ini sangat diminati karena harganya yang terjangkau, sehingga konsumen rela mengantre dan hanya diperbolehkan membeli dua kemasan," jelasnya.

Dalam penyelenggaraannya, DPTPH turut memfasilitasi pelaku usaha dengan sarana seperti tenda, meja, dan kursi.

Tidak ada pungutan biaya, bahkan peserta diseleksi lewat dinas terkait yang merekomendasikan pelaku usaha.

"Kami tidak mengadakan undian atau pemungutan biaya. Dinas-dinas terkait yang kami undang menyetorkan daftar pelaku usaha yang ingin bergabung, kemudian kami rekap," ujar Amaylia.

Salah satu mitra aktif adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim yang menghadirkan berbagai hasil laut dengan harga terjangkau, seperti ikan trakulu, layang, udang, dan cumi.

“Misalnya, ikan trakulu dan layang kami jual hanya Rp25.000 per paket. Udang besar yang biasa dijual Rp50.000, di sini cukup Rp25.000,” ujar Herliana dari DKP.

Tak hanya jualan, partisipasi DKP juga dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat soal pentingnya konsumsi ikan.

"Ikan itu sumber gizi yang luar biasa. Ini bukan cuma soal murah, tapi juga soal membangun kebiasaan makan sehat. Lewat GPM, kami dorong masyarakat lebih kenal dan lebih sering makan ikan," jelasnya.

Dengan pendekatan kolaboratif, GPM di Kaltim kini menjadi lebih dari sekadar pasar murah—ia adalah medium sinergi antardinas, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

Harapannya, kegiatan ini tidak hanya terus berlanjut tapi juga menjangkau lebih banyak wilayah yang memerlukan akses pangan terjangkau.

Kontributor: Giovanni Gilbert