IKN Bukan Hanya Pusat Pemerintahan, Tapi Juga Panggung Seni Internasional

SuaraKaltim.id - Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, tetapi juga dirancang menjadi episentrum budaya global.

Hal itu tercermin dari gelaran Nusantara International Choir Folk Festival (NICFF) 2025, yang akan diselenggarakan pada 1–7 September di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

NICFF 2025 akan menjadi ajang kolaborasi seni vokal dunia dengan melibatkan sekitar 50 grup paduan suara dari dalam dan luar negeri, dengan total peserta diperkirakan mencapai 1.000 orang.

Acara ini membawa semangat harmoni lintas budaya dan diharapkan menjadi simbol pertemuan seni global di tanah Nusantara.

Baca Juga: Menuju IKN, Layanan Publik di PPU Kini Buka hingga Sabtu

Hal itu disampaikan Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Palinrungi, di PPU, Selasa, 1 Juli 2025.

"IKN jadi tuan rumah NICFF 2025, sekaligus promosikan Kalimantan Timur sebagai pusat interaksi budaya global," ujarnya, disadur dari ANTARA, Rabu, 2 Juli 2025.

NICFF tak hanya menyoroti potensi seni suara, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi interaksi kebudayaan antara seniman lokal dan internasional.

Acara ini diposisikan sebagai panggung strategis untuk mengukuhkan IKN sebagai kota masa depan yang terbuka, inklusif, dan berakar kuat pada budaya bangsa.

“Festival tersebut momentum spesial, selain sebagai media untuk menyalurkan hobi dan bakat dalam paduan suara, juga menjadi sarana menunjukkan eksistensi kawasan IKN sebagai kota masa depan,” ujarnya.

Baca Juga: Dukungan untuk Warga Sekitar IKN, PPU Gratiskan Air Bersih Mulai Agustus 2025

Rangkaian acara NICFF akan diisi dengan pertunjukan seni budaya Nusantara, menjadi media penguatan identitas lokal sekaligus menjalin jejaring kreatif global.

“Festival paduan suara internasional dikomandoi Dewan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Deparekraf), bekerja sama dengan Otorita IKN, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” kata Muhsin.

Dengan menghadirkan festival berskala internasional ini, Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan makin dikenal tak hanya sebagai wilayah strategis pembangunan, tetapi juga sebagai destinasi budaya dunia.

Dari PAUD ke SMA: PPU Siapkan Generasi Emas di Kawasan IKN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mulai memperkuat pondasi pendidikan sejak usia dini dengan menargetkan implementasi sistem pendidikan 13 tahun mulai tahun ajaran 2025/2026.

Langkah ini didukung oleh sebaran lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK) yang cukup merata di wilayah tersebut.

"Pemerintah kabupaten berencana terapkan sistem pendidikan 13 tahun mulai tahun ajaran 2025/2026," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Andi Singkerru, disadur dari ANTARA, Selasa, 1 Juli 2025.

Sistem ini mengintegrasikan masa pendidikan dari PAUD hingga SMA sebagai satu kesatuan proses pembentukan karakter dan kecerdasan anak.

Menurut Andi, kebijakan ini bertujuan menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara mental dan sosial sejak usia dini.

“Kebijakan proses pembelajaran dari jenjang PAUD dan TK dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, karena mental anak-anak generasi penerus bangsa telah terbentuk sejak dini,” jelasnya.

Dengan sistem wajib belajar 13 tahun, Pemkab PPU berharap dapat membangun sumber daya manusia (SDM) yang lebih kompetitif di masa depan.

“Kebijakan wajib belajar selama 13 tahun tersebut diharapkan efektif dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing,” lanjutnya.

Saat ini, Kabupaten PPU memiliki infrastruktur pendidikan anak usia dini yang cukup kuat, yakni sebanyak 135 TK dan 153 PAUD, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di empat kecamatan.

Di beberapa desa dan kelurahan untuk daerah yang sebagian wilayahnya masuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ini bahkan terdapat lebih dari satu lembaga PAUD atau TK.

“Jika tidak diterima di sekolah negeri, masih ada peluang di TK dan PAUD swasta,” kata Andi.

Jumlah lembaga PAUD dan TK di PPU bahkan melebihi jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), menjadikannya potensi strategis untuk menunjang pelaksanaan sistem pendidikan berkelanjutan sejak usia dini.

"Keberadaan TK dan PAUD itu bisa dukung sistem pendidikan 13 tahun yang mulai diterapkan pada tahun ini," tegas Andi.

Ia juga menggarisbawahi bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang mendorong pendidikan berjenjang dimulai dari PAUD/TK hingga SMA atau sederajat.

"Instruksi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mewajibkan anak yang memasuki masa sekolah mengikuti proses pembelajaran dari tingkat TK atau PAUD, kemudian jenjang pendidikan selanjutnya hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat," lugasnya.