Awas Jangan Menyimpang! Pemkot Samarinda Perketat Sistem Keuangan Sekolah Terpadu

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tak hanya menargetkan kualitas dalam pembangunan fisik sekolah terpadu, tetapi juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangannya.

Setelah menyelesaikan konstruksi bangunan dan struktur kelembagaan, kini Pemkot mengalihkan perhatian pada aspek pembiayaan yang harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.

Asisten III Sekretariat Daerah Samarinda, Ali Fitri Noor, menegaskan bahwa tantangan utama bukan lagi terletak pada infrastruktur, melainkan pada bagaimana mengelola dana sekolah dengan benar.

Hal itu dijelaskan Ali saat berada di Samarinda, Jumat, 11 Juli 2025.

"Fisik dan kelembagaannya sudah siap. Tapi karena ini lembaga pendidikan yang berbentuk swasta milik pemerintah, maka penyusunan sistem keuangan tidak bisa sembarangan. Perlu kehati-hatian penuh agar tidak menyimpang dari regulasi," jelas Ali, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 14 Juli 2025.

Untuk mengantisipasi potensi persoalan di kemudian hari, Pemkot menggandeng Inspektorat Kota Samarinda guna memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan anggaran.

Tak hanya itu, pengawasan eksternal pun akan diperkuat melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Inspektorat kami minta membangun komunikasi aktif dengan pengawas eksternal seperti BPKP, agar setiap langkah yang diambil benar-benar menghindari potensi penyimpangan,” tambahnya.

Meski anggaran sekolah ini telah tercantum dalam struktur APBD, perinciannya masih menunggu hasil finalisasi dari tim lintas perangkat daerah.

Baca Juga: DPRD Samarinda Turun Tangan, Pendirian Gereja Toraja Akan Dimediasi Ulang

Ali menjelaskan, kebutuhan operasional yang tengah dirumuskan akan menjadi dasar penentuan nominal akhir.

“Penempatannya di APBD sudah jelas, tapi angka pastinya akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang sedang dirumuskan,” ujarnya.

Lebih dari sekadar fasilitas baru, sekolah terpadu ini dirancang menjadi model pendidikan unggulan yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu sistem.

Pemkot menilai pendekatan integratif ini sebagai langkah strategis mencetak generasi unggul di masa depan.

Ali berharap proyek ini tak hanya sukses secara fisik, tapi juga menjadi contoh dalam hal pengelolaan pendidikan berbasis tata kelola yang tertib.

“Kita tidak ingin sekadar membangun, tapi harus menjadi teladan dalam pengelolaan pendidikan yang rapi dan akuntabel. Ini menyangkut kepercayaan publik,” tegasnya.

Dengan kombinasi pendekatan kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengawasan ketat di setiap proses, Pemkot Samarinda ingin menjadikan sekolah terpadu ini sebagai lompatan penting dalam menciptakan sistem pendidikan kota yang lebih berdaya saing dan terpercaya.

Peluncuran Sekolah Rakyat Samarinda Tertunda, Fasilitas Provinsi Belum Siap

Rencana peluncuran program Sekolah Rakyat di Samarinda yang semula dijadwalkan pada 14 Juli 2025 kemungkinan mengalami penundaan.

Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh secara substansial oleh hal tersebut.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penundaan tersebut murni disebabkan faktor teknis.

Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Sabtu, 12 Juli 2025.

“Kalau soal penundaan itu hanya soal teknis. Karena prinsipnya Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat siap melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat,” kata Andi Harun, disadur dari ANTARA, Minggu, 13 Juli 2025.

Informasi yang beredar menyebutkan, keterlambatan ini disebabkan oleh belum rampungnya fasilitas dasar di dua titik lokasi program, yaitu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Provinsi Kaltim.

Keduanya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kendati demikian, Pemkot tetap menunjukkan keseriusan mereka dalam mendukung program nasional yang digagas Presiden RI tersebut.

“Saya sudah mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, untuk menghadiri penandatanganan kerja sama di Jakarta pada Kamis, 10 Juli lalu," jelas Andi Harun.

Ia juga mengungkapkan bahwa segala aspek pelaksanaan di tingkat kota, termasuk persiapan siswa, sudah matang.

Bahkan jika peluncuran tak ditunda, Pemkot siap menjalankannya dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.

“Seandainya tidak ditunda kami siap, karena dengan fasilitas yang dimiliki pemkot bisa saja kita alihkan sementara sembari menunggu kesiapan penuh dua lokasi yang telah ditetapkan," ujarnya.

Andi Harun juga membuka opsi kerja sama lebih lanjut jika diperlukan, termasuk mendukung kelengkapan sarana pelaksanaan.

“Pemerintah kota juga siap bantu. Tapi ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk menyukseskan program Bapak Presiden soal Sekolah Rakyat,” tegasnya.