Dinkes Kaltim Janji Tindak Tegas Jika Ada Makanan Tidak Layak di Program MBG

SuaraKaltim.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur  (Kaltim) menyiapkan langkah pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda.

Fokus utamanya adalah memastikan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah tetap memenuhi standar kebersihan dan kandungan gizi yang layak.

Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin saat ditemui di Samarinda, Senin, 15 September 2025.

"Tentu kita menurunkan tim untuk melakukan inspeksi guna memitigasi ke depan agar para siswa tak dirugikan," katanya dikutip dari ANTARA, Selasa, 16 September 2025.

Inspeksi ini dilakukan setelah muncul laporan mengenai kualitas makanan MBG di beberapa sekolah, terutama di wilayah Kecamatan Sungai Pinang dan Samarinda Utara.

Beberapa sekolah yang disebut mengalami kendala kualitas antara lain SMAN 13 Samarinda Utara dan SDN 005 Sungai Pinang.

Jaya menjelaskan, secara teknis MBG berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), sementara di tingkat provinsi dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kendati demikian, Dinkes tetap memiliki tanggung jawab dalam pembinaan serta pengawasan standar operasional penyediaan makanan.

Salah satu bentuk pengawasan itu adalah pelatihan bagi para penjamah makanan atau petugas katering.

Baca Juga: MBG Basi di SMA 13 Samarinda: Bau, Ulat, dan Imbauan Tutup Mulut

"Tujuannya adalah untuk memastikan setiap makanan yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan yang ketat," jelasnya.

Dinkes Kaltim juga akan menurunkan tim gabungan yang terdiri dari petugas kesehatan lingkungan (kesling) dan ahli gizi untuk menindaklanjuti laporan.

“Nanti ada dari kesling, kemudian ada dari petugas gizi kita ke sana sebagai bentuk pengawasan kita," ujar Jaya.

Pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi dapur, proses pengolahan, hingga bahan baku yang digunakan.

Tim juga mengambil sampel makanan untuk diuji sebelum dikonsumsi siswa.

Jika ditemukan makanan yang tidak sesuai standar, penyedia wajib menggantinya.

"Makanan pengganti harus dipastikan sehat, aman, dan bergizi, sesuai dengan ketentuan program," tegas Jaya.