-
Warga terdampak proyek IKN di PPU mulai menerima sertifikat hak pakai dalam skema reforma agraria, tahap pertama diberikan kepada 23 dari total 129 penerima manfaat.
-
Sertifikat hak pakai memberi kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi, termasuk akses kredit, peningkatan nilai tanah, dan peluang peningkatan status menjadi hak milik setelah 10 tahun.
-
Program ini dinilai mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga aset negara, serta menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan agraria di kawasan IKN.
SuaraKaltim.id - Warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN), kini mulai mendapatkan kepastian hukum atas lahan garapan mereka.
Kepastian itu diwujudkan melalui penyerahan sertifikat hak pakai dalam skema reforma agraria.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, di Penajam, Minggu, 28 September 2025.
"Tahap pertama, sertifikat hak pakai sudah diserahkan kepada 23 orang dari total 129 warga subjek penerima manfaat program reforma agraria," ujarnya, disadur dari ANTARA, Selasa, 30 September 2025.
Menurutnya, sertifikat hak pakai memberi jaminan hukum sekaligus kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan lahan secara lebih produktif.
Skema ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, di mana hak pakai ditempatkan di atas hak pengelolaan (HPL).
Para penerima manfaat merupakan warga terdampak pembangunan Bandara Nusantara dan ruas tol seksi 5B.
Parman menegaskan, sisanya akan menerima sertifikat setelah semua syarat administrasi dan teknis terpenuhi.
Deputi Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menambahkan, "Skema hak pakai memberi kepastian hukum kepada warga atas tanah yang digarap serta bisa meminimalkan penyalahgunaan tanah negara, termasuk dari praktik mafia tanah."
Baca Juga: Sorotan Anggaran Influencer Rp 1,7 Miliar, Kadispar Kaltim: Jumlah itu Kecil
Ia menjelaskan, sertifikat hak pakai juga membuka manfaat ekonomi, mulai dari akses jaminan kredit, peningkatan nilai tanah, hingga opsi peningkatan status menjadi hak milik setelah 10 tahun.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyebut langkah Badan Bank Tanah ini sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
"Badan Bank Tanah mendukung kesejahteraan warga karena memiliki kepastian hukum atas lahan yang dikelola, yang bisa bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga aset negara," katanya.
Sementara itu, warga penerima manfaat, Sutrisno, dari Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, mengaku bersyukur.
"Lahan dimanfaatkan sebaik mungkin meningkatkan kesejahteraan keluarga," ujarnya.
Ia berharap pemerintah terus memberikan pendampingan agar program reforma agraria berjalan berkelanjutan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
Terkini
-
4 Mobil Bekas Toyota Kemewahan di Atas Avanza, Kabin Nyaman Pilihan Keluarga
-
4 Mobil Bekas Murah dengan Captain Seat, Kabinnya Luas Nyaman buat Keluarga
-
10 Prompt Gemini AI Malam Tahun Baru Bersama Teman, Foto Dijamin Sinematik!
-
6 Mobil Bekas 3 Baris di Bawah 100 Juta, Tangguh untuk Harian dan Perjalanan Jauh
-
Berbagi Kasih di Momen Natal, Kehangatan untuk Penghuni Pusat Rehabilitasi