- Desa Kedang Ipil ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) pertama di Kukar melalui SK Bupati, setelah memenuhi seluruh persyaratan identitas, wilayah, hukum adat, dan kelembagaan adat.
- Pengakuan ini menjamin perlindungan negara serta dukungan pembinaan dan pemberdayaan bagi komunitas adat Kutai Adat Lawas, termasuk pelestarian praktik budaya seperti tradisi Nutuk Beham.
- Penetapan ini diharapkan menjaga keberlanjutan budaya di tengah modernisasi dan menjadi dorongan bagi desa lain di Kukar untuk mempersiapkan pengakuan MHA serupa.
SuaraKaltim.id - Desa Kedang Ipil di Kecamatan Kota Bangun Darat menjadi wilayah pertama di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang
memperoleh penetapan resmi sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA).Pengakuan ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, yang sekaligus menandai langkah awal pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap komunitas adat setempat.
"MHA di Desa Kedang Ipil ini dengan nama MHA Kutai Adat Lawas. Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan MHA sudah saya serahkan kemarin, langsung di Kota Bangun Darat," ujar Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, dikutip dari ANTARA, Rabu, 5 November 2025.
Kedang Ipil dinilai memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, termasuk identitas komunitas, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, hingga keberadaan benda dan praktik budaya seperti tradisi Nutuk Beham.
Penilaian tersebut dilakukan melalui verifikasi yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.
Dengan status ini, MHA Kutai Adat Lawas berhak memperoleh perlindungan negara serta dukungan pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan.
Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal di tengah arus perubahan sosial.
"Adanya SK yang telah dimiliki, kami harap budaya tidak tergerus modernisasi, sehingga generasi selanjutnya tetap bisa melihat langsung adat istiadat yang terjaga. Kami berkomitmen dan mendukung seluruh kegiatan yang berkaitan dengan adat," tambah Aulia Rahman Basri.
Penetapan ini juga menjadi momentum bagi daerah lain di Kukar untuk memperkuat dokumen dan struktur adat jika ingin mendapatkan pengakuan serupa.
Baca Juga: Internet Gratis Menyapa Pelosok Kukar, Kaltim Percepat Akses Digital Desa
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Nikmati BRI KPR Take Over Tenor 25 Tahun untuk Atur Ulang Cicilan Rumah Agar Cash Flow Lebih Efisien
-
Oknum Guru SLB di Berau Jadi Tersangka Pencabulan 5 Siswi Disabilitas
-
Pengakuan Laundry Tempat Cuci Kebutuhan Rumah Dinas Gubernur Kaltim
-
Klarifikasi Pemprov Kaltim Terkait Flyer Debat Rudy Mas'ud vs BEM KM Unmul
-
Polisi Viral Merokok Sambil Nyetir: Saya Berjanji Takkan Mengulangi Lagi