Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Jatam Sebut DBH Kaltim akan Terdampak Omnibus Law, Isran: Saya Belum Paham

Yovanda Noni Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:17 WIB

Jatam Sebut DBH Kaltim akan Terdampak Omnibus Law, Isran: Saya Belum Paham
Ilustrasi batu bara dari tambang. (shutterstock)

Di Kaltim ada dua kabupaten yang menjadi penghasil batu bara, yakni Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Dua daerah in merupakan zona pengerukkan batu bara yang utama

SuaraKaltim.id - Disebut-sebut berpotensi merugikan Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terus dikritisi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).

Meski demikian, Gubernur Kaltim, Isran Noor mengaku tidak paham tentang pengaruh Omnibus Law pada DBH di Kaltim.

“Kalau DBH dihapus rasanya tidak mungkin. Saya tidak terlalu paham, kata Isran di Samarinda, Rabu (21/10/2020).

Isran menjelaskan, regulasi yang ditetapkan pada UU yang baru berbeda dengan UU yang lama. Meski ada bagian-bagian mungkin bisa hilang, namun ada kebijakan lain yang menutup kebutuhan.

“Memang sistemnya berbeda dengan yang lama. Masalah perizinan dan kewanangan itu beda. Masalah DBH itu, mungkin masalah royalti yang seolah-olah hilang. Padahal, ada kebijakan lain yang menutupi atau menggantikan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Merah Johansyah, menyebut provinsi Kaltim akan mengalami kerugian dari sisi DBH batu bara.

“Di Kaltim ada dua kabupaten yang menjadi penghasil batu bara, yakni Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Dua daerah in merupakan zona pengerukkan batu bara yang utama,” katanya.

Dijelaskan dia, penurunan DBH memang tidak terjadi 100 persen. Namun DBH diperkirakan akan turun drastis.

“Royalti itu tergantung pengajuan dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki hilirisasi akan mendapatkan insentif untuk tidak menyetorkan royalti hingga nol persen. Memang DBH tidak akan hilang sama sekali. Artinya kalau perusahaan tidak punya hilirisasi tidak bisa mengajukan insentif,” sebutnya.

Yang menjadi masalah, semua perusahaan tambang di Kaltim tengah berjuang membangun program hilirisasi. Dengan demikian, mereka semua akan mendapat kelonggaran.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait