SuaraKaltim.id - Pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera dimulai. Bahkan, jika dilakukan lebih cepat dinilai lebih baik.
Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, saat berkunjung ke lokasi pembangunan IKN.
Suharso meninjau langsung titik nol lokasi pembangunan Istana Negara dan titik Pembangunan Tugu Budaya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Senin, (12/4/2021).
Gubernur Kaltim Isran Noor turut mendampingi Suharso. Ada jufa Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Muchammad Fadjroel Rachman, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM), rombongan dari Kementerian terkait, dan rombongan dari Pemprov Kaltim dan Pemkab PPU.
Baca Juga:Anggota DPRD Kaltim Sorot Aset Kaltim Banyak Dikelola Tapi Hasil Tak Jelas
Akhir-akhir ini, pemerintah pusat memang intens datang langsung ke lokasi pemindahan IKN di Kecamatan Sepaku di PPU dan Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)\.
“Saya berharap pemindahan IKN itu dapat dilakukan tahun ini, karena lebih cepat lebih baik,” ujar Suharso, dilansir dari Kaltimtoday.co, jaringan Suara.com.
Meski demikian, pihaknya tidak bisa menyebutkan kapan tanggal tepatnya untuk dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden RI Joko Widodo.
Suharso menyebut bahwa, jika waktu dekat segala persyaratan telah terpenuhi secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pada Ramadan ini sudah dapat dilakukan peletakkan batu pertama IKN di PPU.
“Kami berharap semua ketentuan itu dapat terpenuhi secepatnya, sehingga pemindahan IKN itu sudah dapat dilakukan pada tahun ini,” ujarnya.
Baca Juga:Ramadhan Tiba, Stok Pangan di Kaltim Aman Meski Sempat Dikabarkan Menipis
Kepala Bappenas juga didampingi oleh Isran Noor, Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Muchammad Fadjroel Rachman, Abdul Gafur Mas’ud (AGM), rombongan dari Kementerian terkait, dan rombongan dari Pemprov Kaltim dan Pemkab PPU.
Suharso melanjutkan, IKN ini nantinya tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cash flow up-nya.
Pemindahan IKN memang dibiayai oleh APBN namun diklaim tidak akan memberatkan karena pada kesempatan yang sama, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta.
“Caranya seperti kita kalau tidak mampu beli mobil. Kita menyicil tetapi suatu ketika mobil akan menjadi milik anda, begitu juga cara pembangunan yang akan kita laksanakan nantinya,” jelasnya.
Dalam membangun IKN, Menteri Suharso memastikan aspek lingkungan adalah salah satu elemen penting yang akan terus menjadi perhatian utama pemerintah.
Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas memastikan pembangunan akan memperhatikan pelestarian lingkungan.
“Pembangunan ini sangat memperhatikan lingkungan hidup, bahkan kami memperbaiki kembali hutan yang sudah rusak. Semua hitungan dalam proses perencanaan dan rancangan IKN sudah kita perhitungkan, prosesnya sudah mengikuti kaidah yang bisa diterima dan paling penting tidak melanggar undang-undang,” tegas Suharso.
Tidak hanya aspek lingkungan, Menteri Suharso juga mengingatkan tentang aspek masyarakat lokal di sekitar IKN yang dinilai perlu dilibatkan dan diberi pemahaman.
Bahwa pemindahan IKN akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat selitar IKN tersebut.
