SuaraKaltim.id - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyorot daya serap anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai masih rendah.
Termasuk penyerapan anggaran terkait penanganan Covid-19 juga disorot DPRD Kaltim.
Hal tersebut diungkap saat Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim. Rapat membahas tentang tentang penyampaian rekomendasi panitia khusus (pansus) laporan kegiatan pertanggungjawaban (LKPj) gubernur Kaltim tahun 2020, di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Senin 3/5/2021.
Pandemi Covid-19, diduga jadi penyerap serapan anggaran tak optimal.
Baca Juga:Mudik Lokal Kaltim Diizinkan, Pengusaha Bus Persiapkan Banyak Armada
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Politisi Golkar tersebut juga menyayangkan rendahnya serapan anggaran Pemprov Kaltim.
"Seharusnya ada yang dicapai. Kami memahami dampak pandemi. Namun jangan dijadikan alasan," ungkap Makmur HAPK usai paripurna, dilansir dari Presisi.co, media jaringan Suara.com.
Makmur berpendapat, organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh berdiam diri tanpa ada kegiatan. Sebagai pembantu gubernur, OPD dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi-potensi yang ada di kabupaten/kota di Kaltim.
"Pulau Derawan masuk tiga wisata besar di Indonesia. Harapannya, banyak objek wisata yang dapat dinikmati masyarakat. Ujungnya bergantung pada kemudahan akses menuju ke sana dan penunjangnya. Harus disiapkan," imbuh Makmur.
Bahkan, Makmur menyebut Rp 500 miliar lebih anggaran yang ditetapkan untuk Covid-19 namun digunakan tak sampai separuhnya, sisanya silpa.
Baca Juga:Penggunaan Rapid Antigen Bekas Jangan Sampai Terjadi di Kaltim
Makmur menilai pemprov terlalu berhati-hati dalam menyerap anggaran. Padahal, sebutnya, program pemerintah pusat dan provinsi itu harus sinkron dengan kabupaten/kota yang ada.
"Hati-hati itu penting. Namun yang menyangkut kebutuhan pelayanan kesehatan, terutama masyarakat, kalau bisa diberikan ya diberikan saja," pungkasnya.
