alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Presiden Sudah Beri Arahan, PPKM Darurat Bakal Diperluas di Luar Jawa - Bali Jika...

Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio Rabu, 07 Juli 2021 | 13:59 WIB

Presiden Sudah Beri Arahan, PPKM Darurat Bakal Diperluas di Luar Jawa - Bali Jika...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meresmikan pendaftaran gelombang ke-12 Program Kartu Prakerja secara daring, Selasa (23/2/2021). [Suara.com/Muhammad Fadil Djailani]

Airlangga juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan testing agar pandemi bisa terkendali.

SuaraKaltim.id - Pemerintah bakal memperluas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ke daerah-daerah luar Jawa dan Bali. Termasuk bisa diterapkan di wilayah Kalimantan.

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan ini bakal diambil jika fasilitas kesehatan di luar Jawa-Bali mulai kewalahan menghadapi lonjakan pandemi Covid-19.

"Arahan Bapak Presiden, seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya semakin terbatas atau berkurang, ya tentu sesuai mekanisme dan kriteria yang tentu akan kita tingkatkan dari ketat menjadi darurat," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual, Rabu (7/7/2021).

Kekinian pemerintah masih menerapkan Pengetatan PPKM Mikro di 43 kabupaten/kota di 20 provinsi luar pulau Jawa-Bali. Aturan ini berlaku 3 - 20 JUli 2021.

Baca Juga: Aturan Perjalanan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni Diperketat, Wajib Tes Covid-19

"Kita akan monitor secara harian, dari monitor harian ini kita akan lihat," jelasnya.

PPKM Darurat dikomandoi oleh Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan.

Tingkatkan Testing

Airlangga juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan testing agar pandemi bisa terkendali. Pemda tidak boleh mengurangi testing demi menghindari zona merah di daerahnya.

Jalur Kalimalang macet akibat penyekatan PPKM Darurat. (Bidik layar kepadatan di jalur Kalimalang menuju Jakarta)
Jalur Kalimalang macet akibat penyekatan PPKM Darurat. (Bidik layar kepadatan di jalur Kalimalang menuju Jakarta)

"Oleh karena itu, dalam instruksi Mendagri yang baru, target testing itu ditetapkan. Artinya, minimal harus bisa dicapai, sehingga tidak ada daerah yang menurunkan positivity rate dengan mengurangi testing," kata Airlangga.

Baca Juga: Robby Purba Protes Tukang Bubur Didenda Rp 5 Juta Gegara Langgar PPKM Darurat

Dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat disebutkan bahwa testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate di bawah 10 persen.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait