alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Balas Sindiran Soal Cat Pesawat Kepresidenan, PDIP: Warna Bendera Merah Putih, Bukan Biru

Chandra Iswinarno | Bagaskara Isdiansyah Rabu, 04 Agustus 2021 | 20:15 WIB

Balas Sindiran Soal Cat Pesawat Kepresidenan, PDIP: Warna Bendera Merah Putih, Bukan Biru
warna pesawat kepresidenan. (Twitter/Alvin Lie)

Tudingan bertubi-tubi kepada pemeritah soal ganti cat pesawat kepresidenan, dari yang sebelumnya berwarna biru langit putih menjadi merah putih dari Politikus Demokrat dibalas

SuaraKaltim.id - Tudingan bertubi-tubi kepada pemeritah soal ganti cat pesawat kepresidenan, dari yang sebelumnya berwarna biru langit putih menjadi merah putih dari Politikus Demokrat akhirnya dibalas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pendukung pemerintah.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan bahkan langsung menyindir Politisi Partai Demokrat dengan istilah post colour syndrome.

"Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan post colour syndrome, yang merupakan pelesetan dari postpower syndrome. Atau sindrom pascakekuasan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang," kata Arteria kepada Suara.com, Rabu (4/8/2021).

Menurutnya, seharusnya yang dipermasalahkan adalah warna pesawat kepresidenan di zaman Susislo Bambang Yudhoyono yang berwarna biru langit-putih.

Baca Juga: Cat Ulang Pesawat RI 1, Arteria Skakmat Demokrat: Bendera Kita Merah Putih, Bukan Biru

"Yang harusnya dipermasalahkan itu dulu jamannya Pak SBY, kok pesannya warnanya biru, padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih. Tapi kan kami beradab dan berpikiran positif saja. Warna bendera negara kita kan merah putih, bukan warna biru. Justru kita bertanya, kok dulu tak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih?," sambungnya.

Selain sindiran, dia juga mengungkapkan sejumlah catatan mengenai pengecatan pesawat kepresidenan tersebut.

Pertama, menurutnya, rencana pengecatan ulang pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak 2019 dan merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Heli Kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan.

"Kalau terkait anggaran, kita ininkan negara hukum dan ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat. Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya," katanya.

Kedua, Arteria menyebut, pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar pemerintah.

Baca Juga: Gagal Fokus Ngecat Pesawat di Tengah Krisis Pandemi, Intelektual Pemerintah Dipertanyakan

"Artinya, negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat itu," ungkapnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait