SuaraKaltim.id - Banjir di Desa Purwaraja, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar) diduga karena faktor penambangan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Hal itu anggota DPRD Kukar Ahmad Yani. Menurutnya, musibah tersebut harus menjadi tanggung jawab dari Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakilnya Rendi Solihin.
“Bahwa itulah salah satu bentuk peringatan jika melakukan sesuatu tidak sesuai porsi maupun aturan. Sehingga itu teguran bersama karena alur sungai atau bukan sungai meluap, tapi disitu memang ada sesuatu yang tidak sesuai,” tegasnya melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (16/9/2021).
Menurut anggota dewan tersebut, terdapat beberapa konsesi milik perusahaan tambang batu bara di wilayah itu. Tentu hal tersebut harus dikoreksi terkait seperti apa pengelolaan lingkungannya.
Baca Juga:Bukti Dugaan Transaksi Keuangan Eks Bupati Kukar terkait Pencucian Uang Diserahkan ke KPK
Ia membeberkan, ada erdapat void atau bekas lumbang tambang besar yang harus dijaga di wilayah itu. Jika penuh, maka air pasti masuk di rumah warga. Maka baginya, perlu dikoreksi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), apakah benar ada pemeliharaan dan penataan lahan di sana.
“Jika tidak dilakukan penanggung jawab penambang tentunya banjir. Ketika hujan pasti tidak bisa tertampung di void, ya pasti banjir,” kata anggota dewan dapil Loa Kulu dan Loa Janan ini.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini ingin melihat keseriusan pemerintah daerah terhadap permasalahan ini sebab pihaknya sudah meminta DLHK supaya turun tangan, perusahaan disana harus bertanggung jawab.
Ketika ditanya perusahaan harus bertanggung jawab karena sudah membuka bekas lumbang tambang. Jawaban perusahaan ucap Yani, sudah memelihara tapi ternyata ada aktivitas perusakan lingkungan diduga tambang ilegal.
“DLHK harus bertanggung jawab, perusahaan harus bertanggung jawab. Itu intinya. Kalau tidak ada yang mau tanggung jawab kami biarkan aja banjir terus, itu orang tenggelam nanti banyak meninggal nanti dikubur masing-masing karena tidak ada yang mau tanggung jawab,” jelasnya.
Baca Juga:Terbaru 2021, 10 Tempat Wisata di Purwakarta Hits yang Asri nan Instagramable
Selama ini masyarakat selalu mengeluhkan kondisi ini. Pihaknya meminta Bupati Kukar harus turun tangan di lokasi bersama DLHK supaya tidak terjadi banjir selanjutnya.
