SuaraKaltim.id - Euforia pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Benua Etam turut dirasakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU Kukar, KH Muhammad Askin Bahar mengaku siap untuk turun ke lapangan membantu pemerintah mensosialisasikan soal pemindahan IKN di Kaltim.
Ia mengatakan, pihaknya merasa penetapan IKN akan membawa manfaat terhadap Kaltim di masa mendatang. Mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial budaya.
“Dalam mendukung dan mensukseskan IKN, bisa melalui tauziah warga Nahdliyin/Nahdliyat pada kesempatan pengajian dan tahlilan yang biasanya dihadiri ratusan warga masyarakat atau Nahdliyin, untuk mendukung program IKN yang dicanangkan Presiden Jokowi,” katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Sabtu (5/3/2022).
Ia melanjutkan, pemindahan IKN sejalan dengan ide dan gagasan Presiden Sukarno. Di mana presiden pertama Bumi Pertiwi itu menginginkan IKN pindah di Kalimantan Tengah (Kalteng). Meski, akhirnya Presiden Jokowi menetapkan IKN di Kaltim.
“ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki visi yang tepat dalam upaya pemerataan pembangunan di wikayah luar jawa, khususnya Kaltim. Wilayah Kaltim, selama ini cukup aman dari bencana alam, jauh dari tsunami, maka sungguh tepat, apabila Kaltim dijadikan IKN yang baru menggantikan Jakarta,” ucapnya.
Terpenting baginya, pemindahan IKN ini harus didukung oleh para ulama dan tokoh masyarakat di Benua Etam. Soliditas ini dikatakan perlu untuk menjadi simbol persatuan menyambut hadirnya IKN Nusantara di Kaltim.
“Tokoh masyarakat dan para pemimpin daerah, bersama unsur elemen lainya di Kukar sudah kompak dan solid untuk menyambut kepindahan IKN. Tidak ada keraguan lagi, karena sudah semestinya wilayah Kaltim sejak dahulu sudah layak jadi IKN baru,” tegasnya.
Meski pada proses pemindahan IKN ini ada sekelompok orang yang menentang. Namun dipastikan olehnya jika Nahdliyin/Nahdliyat berdiri teguh, tetap bersatu, dan mendukung penuh rencana pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kukar.
“Perbedaan itu, bagi kalangan Nahdliyin bagaikan sebuah rahmat dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Namun, sebaik-baiknya pendapat yang menolak IKN, hendaknya tidak menyakiti orang lain, golongan lain, sehingga situasi kondusifitas keutuhan NKRI tetap terjaga,” pesannya.
Baca Juga:Lemkapi: TNI-Polri Harus Satya Haprabu soal Keputusan Pemindahan IKN
