Semisal, perencanaan untuk bangun gedung MPP Rp 60 miliar, tapi uang hanya Rp 17 miliar. Dana yang tersedia itulah dipakai untuk bangun secukupnya.
"Makanya nanti kita bangun bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah," sebutnya.
Menurutnya, penetapan anggaran rencana pembangunan dalam APBD bisa saja diubah. Asal, didasari kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkot.
Bisa Gulirkan Interplasi
Baca Juga:Sewa Tempat 18 Tahun, Akhirnya Pemkot Bontang Buat Kantor untuk Satpol PP, Anggarannya Rp 7 Miliar
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Budiman mengatakan, dewan berhak mempertanyakan keputusan pemerintah karena menjalankan fungsi pengawasan.
Bisa saja, dewan menggulirkan hak interpelasi atas kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Eksekutif harus segera mengklarifikasi kebijakan yang diambil.
"Kalau begitu kondisinya. Pemkot segera melakukan koordinasi secepatnya dengan DPRD dan mencari solusi atas tidak sinkronnya jumlah anggaran," pungkasnya.
