Bisa saja, dewan menggulirkan hak interpelasi atas kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Eksekutif harus segera mengklarifikasi kebijakan yang diambil.
"Kalau begitu kondisinya. Pemkot segera melakukan koordinasi secepatnya dengan DPRD dan mencari solusi atas tidak sinkronnya jumlah anggaran," pungkasnya.
