facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Waduh, Cuan Miras Tak Mengalir ke Daerah, Pemkot Bontang Revisi Perda

Denada S Putri Kamis, 07 Juli 2022 | 13:31 WIB

Waduh, Cuan Miras Tak Mengalir ke Daerah, Pemkot Bontang Revisi Perda
Pemusnahan miras ilegal di Bontang. [KlikKaltim.com]

"Saat ini lagi dibahas dan bagaimana strategi penarikan retribusinya (miras-red)," ujar Kepala Bapenda.

SuaraKaltim.id - Retribusi dari penjualan minuman keras di Bontang luput masuk ke kas daerah. Alih-alih mendongkrak pendapatan daerah, peredaran miras di sejumlah Tempat Hiburan Malam hanya dinikmati oknum tertentu. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang menyebutkan retribusi dari miras nihil. Padahal peredarannya cukup massif di Bontang. 

Pemerintah tak bisa memungut retribusi karena terbentur aturan Perda Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

Rencananya, transaksi dari penjualan miras bakal dipungut. Bapenda tengah menyusun regulasi agar penjualan miras bisa berkontribusi buat daerah. 

Baca Juga: Pemkot Bontang Kekeh Pertahankan Pegawai Honorer, Minta Seleksi PPPK Diprioritaskan

"Saat ini lagi dibahas dan bagaimana strategi penarikan retribusinya (miras-red)," ujar Kepala Bapenda Bontang Rafidah, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (7/7/2022). 

Berdasarkan penelusuran jaringan media ini, peredaran miras di sejumlah Tempat Hiburan Malam hingga rumah bernyanyi di Bontang, ternyata transaksi dari miras cukup tinggi. 

Mail, bukan nama sebenarnya menuturkan, setiap bulan penjualan miras di tempatnya mencapai Rp 80 juta. Bahkan, jumlahnya bisa meningkat 2 kali lipat di momen tertentu, seperti tahun baru. 

"Rata-rata untuk golongan A dan B bisa Rp 45 juta, kalau golongan C sekitar Rp 40 jutaan per bulan," ucapnya. 

Selama ini, penjualan miras di tempat hiburan dilakukan kucing-kucingan dengan petugas. Celah diam-diam inilah  yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. 

Baca Juga: Mantan Pejabat Pemkot Bontang yang Tersandung Kasus Narkoba Dapat Penangguhan Tahanan, Status Tetap Tersangka

Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam sependapat dengan rencana pemerintah. Ia menilai sudah sepatutnya regulasi penjualan miras direvisi. 

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait