SuaraKaltim.id - Pernyataan Wali Kota Samarinda Andi Harun saat menemui guru di Balai Kota pada Senin (3/10/2022) kemarin, dikritik Dosen Fakultas Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah.
Yah, orang nomor satu di Samarinda itu menyebut, jika insentif guru sebesar Rp 700 ribu sulit dinaikkan. Alasannya, karena persoalan anggaran yang terbatas. Namun, bagi Herdiansyah Hamzah, pernyataan tersebut aneh.
Ia menyinggung soal renovasi rumah jabatan (Rumjab) senilai Rp 10 miliar yang dilengkapi kolam renang, justru gampang dianggarkan Andi Harun. Begitu juga dengan proyek terowongan di Gunung Mangga yang menelan biaya Rp 400 miliar.
“Anggaran untuk renovasi rumah jabatan beserta kolam renang sebesar Rp 10 miliar enteng saja diusulkan,” kritiknya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (4/10/2022).
Baca Juga:Tak Ambil Gaji Saat Jadi Dosen Tamu UGM, Prilly Latuconsina Dapat Pengalaman Baru
Ia menilai, kendati infrastruktur penting, semestinya anggaran di sektor pendidikan juga lebih diprioritaskan.
“Intinya bukan soal keterbatasan anggaran, tapi soal kemauan politik pemerintah,” tegasnya.
Ia menyampaikan, politik anggaran di APBD semestinya benar-benar memihak sektor pendidikan dibanding infrastruktur.
Sebab, kalau ingin melihat masa depan suatu daerah, lihatnya seberapa besar perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan.
“Anggaran pendidikan prioritas itu baru beradab. Karena jantung peradaban itu ada di dunia pendidikan!” tuturnya.
Baca Juga:Jadi Dosen di UGM, Prilly Latuconsina Tegaskan Tak Terima Gaji
Selain itu, dia juga mengkritik anggaran Pro Bebaya yang lebih diprioritaskan.
- 1
- 2