SuaraKaltim.id - Sejumlah peserta didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur terpaksa harus melaksanakan kegiatan belajar dengan duduk melantai.
Hal tersebut lantaran sekolah mereka kekurangan 6 ruang kelas untuk peserta didik sejak 2017 lalu.
Pihak sekolah pun mengkondisikan beberapa ruangan yang ada di sekolah tersebut untuk menjadi kelas darurat.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bontang Riyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah hampir setiap tahun mengajukan bantuan kelas baru.
Baca Juga:Disdik Medan Biasakan Guru PAUD dan PNF Susun Program Pembelajaran Berbasis IT
Namun, permintaan tersebut hingga saat ini masih belum bisa terealisasi.
Sehingga pihaknya mengubah fasilitas ruangan laboratorium hingga aula menjadi kelas belajar guna menampung rombongan belajar (rombel) yang tidak kebagian kelas.
Dari pantauan Klik Kaltim, terdapat dua kelas yang dijadikan satu di dalam gedung serbaguna. Dua rombel itu hanya dipisahkan menggunakan papan.
"Jadi memang setiap tahun saat menjadi sekolah rujukan minimal harus punya 24 rombel. Setiap tahun kita tambah dari jumlah awal hanya 18 saja," kata Riyanto melansir KlikKaltim.com jejaring suara.com, Jumat (11/11/2022).
Menurut Riyanto, kajian dan estimasi anggaran untuk penambahan kelas baru sudah disusun dan tinggal eksekusi dari pemerintah saja.
Baca Juga:Berkelas, di Bogor ada Pencucian Mobil Menyediakan Pojok Literasi
Selain ruang kelas, kata Riyanto, SMP Negeri 1 Bontang juga membutuhkan ruangan untuk gudang. Saat ini banyak buku yang disimpan di luar kelas atau tertumpuk ke satu tempat dan tidak bisa diakomodir di bangunan lama gudang.
"Kami gunakan sistem gantian. Jadi kalau ada siswa yang belajar di lab akan ditukar ruangannya," katanya
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang Saparudin mengatakan, usulan untuk DAK sebanyak Rp 4 Miliar.
Tetapi, untuk SMP Negeri 1 belum bisa direalisasikan karena setelah disurvei menggunakan peta satelit, tidak ada lahan baru yang bisa digunakan untuk membangun gedung baru.
"Yang ada mereka mau bongkar gedung baru bangun baru. Nah berdasarkan Dapodik tidak bisa. Jadi setelah disurvei gagal ada alokasi masuk ke sana," kata Saparudin.
Lebih lanjut, Pemkot Bontang akan mengusahakan mencari alternatif anggaran lain untuk mengakomodir penambahan ruang kelas.
