SuaraKaltim.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayahnya untuk melakukan penjaringan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).harus sesuai regulasi.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kutim Aswadi belum lama ini. Ia menyebut belum ada panitia pengawas pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan di wilayah tersebut.
“Saat ini kan belum ada Panwaslu Kecamatan, jadi kami langsung yang mengawasi KPU dalam melakukan penjaringan PPK secara benar,” ucapnya, disadur dari ANTARA, Rabu (01/05/2024).
Belum terbentuknya panwaslu kecamatan, membuat Bawaslu Kutim bertugas melakukan pengawasan terhadap penjaringan PPK yang dilakukan KPU Kutim.
Baca Juga:Poktan Kutim Panen 4,8 Ton Benih Padi, Bupati Ardiansyah Dorong Jadikan Agrowisata
“Kami tidak bisa mengawasi secara keseluruhan sebanyak 18 kecamatan, namun, kami terus pantau proses pembentukan badan adhoc sesuai Tupoksi kami,” katanya.
Aswadi menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi kepada KPU untuk menjalankan penjaringan PPK sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
Ia menegaskan dengan mengacu kepada peraturan yang ada, pihak Bawaslu Kutim tidak ingin badan adhoc penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutim jadi tempat titipan bakal calon pimpinan daerah.
“Kami imbau harus sesuai regulasi, sesuai jadwal yang ditentukan, serta tahapan-tahapan yang telah ada dalam regulasi,” ujar Aswadi.
Baca Juga:Pendaftaran PPS dan PPK Pilkada Kaltim 2024 Telah Dibuka! Cek Syarat dan Jadwalnya
