SuaraKaltim.id - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang mengaku sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Basri Rase terkait hasil kontrak pengadaan seragam batik dengan perusahaan asal Kota Malang. Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono mengatakan, secara regulasi pengadaan barang dan jasa tidak ada yang dilanggar.
Ia menyatakan, di dalam aturan pun tidak tertuang soal penggunaan penjahit lokal atau luar daerah. Namun, perusahaan penyedia mampu memenuhi kualifikasi dalam E-Katalog.
Semisal, terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), standar satuan harga (SSH), dan kemampuan penyedia menyelesaikan proyek tepat waktu.
"Saya sudah laporan ke Pak Wali. Nanti kita akan juga ke bu Wakil. Sebenarnya proses kontrak sudah sesuai aturan. Kita sudah anjurkan pakai penjahit lokal," ucap Bambang, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Senin (17/06/2024).
Baca Juga:Deposito Rp 600 Miliar, Pengamat Minta Pemkot Bontang Lebih Kreatif Kelola Anggaran
Lebih lanjut, penyedia pun diakui Bambang sudah dianjurkan untuk mensurvei penjahit lokal. Apakah bisa dihajit dan diselesaikan tepat waktu.
Faktanya kemampuan penjahit lokal masih belum bisa mengejar target belasan ribu seragam batik dengan waktu akhir Agustus.
Setelah itu penyedia memutuskan untuk semua seragam batik dikerjakan langsung di Malamg dengan alasan waktu dan harga yang sesuai.
Untuk diketahui, Pengadaan 33.370 batik kepada murid sekolah negeri dan swasta ini menelan anggaran Rp 12 miliar. Perusahaan asal Malang mendapat kontrak pekerjaan ini.
"Tidak ada aturan yang baku untuk mewajibkan pakai penjahit lokal. Yang terpenting itu penyedia mampu menyelesaikan kontrak sampai Agustus," jelasnya.
Baca Juga:Aroma Busuk Sampah di Pattimura Bontang Buat Pengguna Jalan Terancam, DLH Beri Efek Jera
Bambang juga menjelaskan dalam skema E-katalog juga tidak ada intervensi apapun. Semua berjalan mulai dari tawar menawar dan proses jaminan menyelesaikan proyek dengan waktu yang sudah ditentukan.
Ia beranggapan semua penjahit lokal memang sanggup mengerjakan. Kendati begitu Pemkot Bontang tidak bisa bermain-main dalam proyek menggunakan uang negara.
"Kalau ditanya penjahit lokal pasti sanggup. Tapi kan yang bisa kerjakan tepat waktu tidak banyak juga yang bisa. Makanya penyedia lapor kekami untuk semua dikerjakan langsung di Malang biar tidak ada denda keterlambatan," terangnya.
Di akhir, pada masa kepemimpinan Basri dan Najirah baru lah wacana pemberdayaan penjahit lokal berlangsung. Meski tidak dapat seragam batik.
Sekitar 200 penjahit lokal mendat pembagian membuat seragam sekolah baik untuk SD dan SMP. Mereka dikoordinir oleh Yulia Training Center.
"Penjahit lokal dapat juga mengerjakan seragam sekolah SD dan SMP. Yulia Training yang koordinir," pungkasnya.
