SuaraKaltim.id - Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menyebut langkah Pemerinta Kota (Pemkot) Bontang mendepositokan anggaran Rp600 miliar ke bank konfensional tidak menabrak regulasi. Kendati begitu, kebijakan ini justru bukan dikatakan sebuah prestasi.
Apalagi anggaran besar tersebut didapat hasil dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Anggaran SilPA bersumber dari pos belanja yang tidak terserap oleh pemerintah.
Purwadi mengatakan, seharusnya Pemkot Bontang dan DPRD bisa memaksimalkan anggaran besar itu agar produktif untuk masyarakat. Bukan justru disimpan dan hanya mendapatkan keuntungan kecil dari bank.
Belum lagi di Bontang sendiri masih banyak persoalan. Seperti daya beli masyarakat yang menurun, angka kemiskinan, dan pengangguran yang masih tertinggi secara presentasi di tingkat Kaltim.
Baca Juga:Rombongan Pemkot Bontang Disoraki Pedagang saat Monitoring Harga Pangan di Pasar Taman Rawa Indah
"Tidak salah memang Pemkot depositokan uangnya. Tapi itu bukan dinilai prestasi. Kann anggaran itu dari dana yang tidak terserap," ucap Purwadi, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Senin (17/06/2024).
Lebih lanjut, Pemkot Bontang juga diminta untuk kreatif untuk meningkatkan kemandiri fiskal. Hingga saat ini pendapatan daerah Bontang masih ditopang dengan dana transfer pemerintah pusat.
SilPA yang Terus Meningkat
Kegagalan Pemkot Bontang memanfaatkan program dilihat dari angka SilPA disetiap tahunnya. Dari data yang diterima Klik Kaltim. Pada 2021 lalu SilPA mencapai Rp 300 miliar. Kemudian 2022 Rp 394 milar. Kemudian meningkat lagi Rp 400 miliar di 2023.
Sementara presentase PAD Bontang juga yang mengalami stagnansi diangka Rp 200 miliaran. Tren ini pun harus disikapi dengan sigap. Karena bisa saja Bontang mengalami defisit saat Pemerintah Pusat akan mengerem belanja daerah yang masih bergantung pada dana transfer.
Baca Juga:Jambret Ponsel Pelajar Terungkap, Pelaku Tukang Potong Ayam Butuh Uang Beli Sabu
"Pemkot Bontang harusnya biaa belajar dari pengalaman sebelumnya. Di mana sempat defisit dan APBD hanya mencapai Rp 900 miliar. Tidak seperti saat ini yang angkanya hampir Rp 3 Triliun tapi justru tidak dimanfaatkan dengan baik," sambungnya.
Ketimbang di Bank, lanjut Purwadi, uang tersebut akan lebih bermanfaat dipakai untuk pemberdayaan masyarakat. Ketika program itu berhasil pastinya anggaran itu akan berdampak pada pendapatan asli daerah.
Karena perekonomian warga meningkat. Atau dana itu bisa juga dipakai untuk penyertaan modal ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
"Banyak cara. Agar uang itu bermanfaat dan berputarnya di dalam daerah. Kalau sekarang kan coba dilihat banyak program berjalan tapi uangnya tidak berputar di dalam daerah," pungkasnya.
