SuaraKaltim.id - Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tengah menjadi sorotan. Beberapa lurah dikabarkan secara bergilir dipanggil pihak kepolisian Kota Taman.
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang Munawwar juga beberapa kali memberikan peringatan. Terbaru, Munawwar memastikan, kegiatan Bimtek senilai Rp 162 miliar di APBD-Perubahan tahun ini tetap dilaksanakan.
Munawwar mengatakan, peran dia sebagai penjabat sementara diminta untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan selama pejabat definitif cuti. Menurut dia, kegiatan Bimtek sudah sesuai dengan dokumen Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bontang.
"Untuk selebihnya biarkan internal kami yah. SDM yang ditingkatkan. Menjadi Hebat dalam arti profesional. Tanpa mengurangi nilai," ucap Pjs Munawwar, usai perayaan HUT Bontang ke 25, dikutip dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (13/10/2024).
Baca Juga:Pemanggilan Lurah Se-Bontang oleh Reskrim Polres Berpotensi Libatkan OPD Pemkot
Kendati begitu, Pjs Munawwar meminta agar dinas yang melaksanakan Bimtek harus menyertakan output dari kegiatan yang sudah dilakukan. Hal tersebut sudah disampaikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Semua kebijakan harus libatkan semua pihak. Kritik itu biasa. Tapi harus yang membangun. Output Bimtek harus dipastikan ada agar tidak sia-sia," jelasnya.
Sebelumnya, melansir dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Sirup LKPP) Bontang tercatat Rp 162 miliar lebih anggaran yang dialokasikan untuk Bimtek.
Dengan anggaran sebesar itu, harus dihabiskan sebelum tutup buku pada 15 Desember mendatang.
Baca Juga:Munawwar Pertanyakan Alokasi Rp 160 Miliar untuk Bimtek, Momentum Dianggap Tidak Tepat
