SuaraKaltim.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 7,87 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2025. Usulan ini disampaikan oleh Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (03/12/2024).
"Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur strategis di kawasan IKN," jelas Dody dikutip pada Selasa (10/12/2024). Total anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk 2025 sendiri mencapai Rp 160,6 triliun.
Rincian Penggunaan Anggaran Tambahan
1. Direktorat Jenderal Bina Marga
- Alokasi: Rp 9,9 miliar
- Fokus Penggunaan:
- Pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
- Pengembangan jalan tol.
- Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
2. Direktorat Jenderal Cipta Karya
Baca Juga:Pemerintah Pacu Pembangunan IKN, Presiden Targetkan Kantor Operasional 2028
- Alokasi: Rp 4,969 miliar
- Fokus Penggunaan:
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Pembangunan fasilitas sanitasi.
- Gedung kantor pemerintahan untuk Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Progres Pembangunan Infrastruktur IKN
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa sejumlah proyek utama di IKN ditargetkan selesai pada Desember 2024. Proyek tersebut meliputi pembangunan gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ekosistem kota di kawasan Kemenko mulai berkembang. Beberapa fasilitas seperti restoran dan gerai kopi telah beroperasi, termasuk Excelso," ungkap Basuki.
Penambahan Hunian Menteri dan Pemindahan ASN
Untuk mendukung pemindahan ASN secara bertahap, pemerintah menambah jumlah rumah dinas menteri di IKN dari 36 unit menjadi 48 unit. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait teknis pemindahan ASN.
Baca Juga:Tol IKN Makin Dekat dengan Realisasi, Peresmian Menanti Jadwal Presiden
"Kami terus mempersiapkan infrastruktur, baik kantor maupun hunian. Saat ini, data jumlah eselon I, eselon II, dan staf yang akan pindah tengah kami rampungkan," terang Basuki.
Tambahan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan IKN sekaligus mendukung keberlanjutan pemindahan pusat pemerintahan ke Kaltim sesuai target pemerintah.
