SuaraKaltim.id - Pembangunan infrastruktur di Indonesia terus dilakukan secara masif dan merata ke berbagai wilayah, termasuk proyek-proyek besar seperti jalan tol, jembatan, bendungan, hingga infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah bekerja sama dengan badan usaha swasta dan investasi asing, mengalokasikan anggaran hingga ratusan triliun rupiah.
Namun, tidak semua proyek infrastruktur berjalan lancar. Beberapa di antaranya bahkan terhenti atau terbengkalai.
Salah satu megaproyek yang sempat direncanakan dengan anggaran fantastis, mencapai Rp 100 triliun, adalah Jembatan Selat Sunda (JSS), penghubung Pulau Sumatera dan Jawa.
Baca Juga:Alam Bernyanyi, Gerakan Kecil untuk Masa Depan Hijau
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu, Hatta Rajasa, pada Juli 2013 di Kementerian Perekonomian pernah menegaskan, JSS bukanlah sekadar jembatan penyeberangan biasa.
"Yang dibangun ini bukan jembatan penyeberangan biasa seperti di Thamrin. Bahkan studinya saja memakan waktu setahun," dikutip dari ekon.go.id, Minggu (08/12/2024).
Hatta menjelaskan, untuk menyelesaikan seluruh Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), yang menjadi lokasi pembangunan JSS, diperlukan waktu sekitar 10 tahun.
Proyek KSISS diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp 200 triliun, sementara pembangunan JSS saja membutuhkan anggaran sebesar Rp 100 triliun. KSISS ditargetkan rampung pada 2025.
Karena JSS dirancang sebagai proyek infrastruktur besar yang melampaui fungsi jembatan penyeberangan biasa, Hatta menekankan pentingnya mencari skema pembiayaan yang tidak membebani anggaran negara.
Baca Juga:Inflasi Stabil di Balikpapan dan PPU, Natal dan Tahun Baru Jadi Tantangan Baru
"Jika Rp 200 triliun dari APBN digunakan untuk membangun JSS, tentu akan menimbulkan protes dari daerah lain, seperti Kalimantan, Papua, dan Aceh. Mereka juga membutuhkan pembangunan jembatan atau waduk di wilayah mereka, yang hingga kini masih antre," jelasnya.
Proyek ini diinisiasi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014, namun tidak dilanjutkan di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
JSS dirancang sebagai proyek terintegrasi dengan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KISS), mencakup rel kereta api, pipa gas, pipa minyak, serta kabel fiber optik dan listrik.
Jembatan ini memiliki spesifikasi panjang hingga 29 kilometer, kedalaman 200 meter dari dasar laut, dan tinggi 75 meter. Desainnya juga dirancang tahan gempa hingga 9 skala Richter, mengingat lokasinya berada di zona rawan gempa dan arus laut yang deras.
Meski ambisius, proyek ini tidak terealisasi karena beberapa faktor, termasuk pergantian kepemimpinan dari SBY ke Jokowi. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi lebih memprioritaskan pembangunan di wilayah Sumatera untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mencegah perpindahan penduduk secara masif ke Pulau Jawa.
Rencana awal pembangunan JSS seharusnya dimulai dengan peletakan batu pertama pada 2014, sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011. Namun, rencana ini tidak terwujud karena bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan SBY.
